Diungkap Kepala BNN, Banyak Rehabilitasi Swasta Jadi Tempat Memeras Pemakai Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Marthinus Hukom geram banyak lembaga rehabilitasi swasta yang jadi tempat memeras para pemakai narkoba.

Tribunjakarta/Elga Hikari Putra
KEPALA BNN RI - Kepala BNN RI, Komjen Marthinus Hukom saat menghadiri acara deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (8/5/2025). TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA PUTRA 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Marthinus Hukom geram banyak lembaga rehabilitasi swasta yang jadi tempat memeras para pemakai narkoba.

"Tolong ini dicatat betul, karena saya tidak main-main dengan kendala ini. Banyak pihak-pihak swasta yang membuka pusat rehabilitasi tapi menjadi tempat transaksi," tegas Marthinus saat menghadiri acara deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (8/5/2025).

Jenderal bintang tiga Polri ini kemudian membeberkan modus yang dilakukan para tempat rehabilitasi milik swasta ini.

"Diperas para pengguna ini yang melapor ke sana. Membayar dengan bayaran yang mahal. Padahal para pengguna ini kan orang-orang yang uangnya terbatas," kata dia.

Namun, Marthinus tidak menjelaskan secara contoh kasus pemerasan yang dipaparkan itu. Ia hanya menyebut kasus ini masih dalam penyelidikan.

"Nanti kita akan, ini masih kita selidiki, nanti," ucapnya.

Karenanya, Marthinus meminta kepada masyarakat khususnya pengguna narkoba untuk langsung mendatangi pusat rehabilitasi milik pemerintah jika mau rehabilitasi.

"Jadi lebih baik kalau memang tidak ada uang ke BNN supaya kita di situ gratis," ucap dia.

lihat fotoRemaja putri, Aura Cinta muncul kembali dengan membawa solusi di tengah polemik larangan wisuda yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kini muncul lagi beri solusi soal biaya ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Remaja putri, Aura Cinta muncul kembali dengan membawa solusi di tengah polemik larangan wisuda yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kini muncul lagi beri solusi soal biaya ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Marthinus menegaskan, pihaknya bersama Kementerian terkait tidak akan tinggal diam dan tidak akan ragu mencabut izin rehabilitasi swasta yang melanggar.

"Saya sudah perintahkan datakan semua pusat rehabilitasi yang dibangun oleh swasta. Jangan ini jadikan tempat pemerasan. 

Jangan tempat itu dijadikan tempat menahan para pengguna dengan sia-sia atau dengan sewenang-wenang. Itu pesan saya," tuturnya.

Marthinus menjelaskan, saat ini terdapat enam pusat rehabilitasi milik pemerintah yakni di LIDO, Jawa Barat, yang menampung sekitar 500 orang per hari.

Lalu balai rehabilitasi Baddoka dan Tanah Merah di Kalimantan, yang menampung sekitar 200 orang per hari.

"Kemudian ada loka. Loka itu ada tiga tempat. Di Lampung, kemudian Batam, dan di Medan," papar Marthinus.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved