Susno Duadji Bela Dedi Mulyadi yang Dikritik KPAI soal Pendidikan Barak Militer: Pikiran Orang Cekak

TRIBUNJAKARTA.COM - Eks Kabareskrim, Komjen Pol Purn Susno Duadji membela Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dikritik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program pendidikan ala militer untuk siswa nakal. 

Susno mengatakan bahwa pendidikan di TNI maupun Polri bukan sembarang lembaga pendidikan. 

Sebaliknya, Susno pun mengatakan bagi orang yang menentang dan menyebut program tersebut melanggar HAM merupakan orang yang berpikir sempit.

Hal itu diungkapkannya ketika menanggapi terkait lembaga KPAI yang menentang program Dedi Mulyadi melalui channel YouTube-nya.

"Itu bagi orang yang cekak berpikir. Ingat, pikirannya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer TNI dan Polri," ujar Susno seperti dikutip dari YouTube-nya yang tayang pada Kamis (8/5/2025). 

Banyak jebolan dari pendidikan militer yang berkualitas. 

Bahkan, tak sedikit yang menjadi pemimpin negara. 

Susno pun menyebut sebagian nama-nama pemimpin tertinggi negara yang berasal dari lulusan pendidikan ala militer.

"Saya ini alumninya ya (pendidikan Polri), Pak Presiden Prabowo itu alumninya (militer), para menteri alumninya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya, Presiden Soeharto alumninya dan banyak petinggi-petinggi RI ini alumni pendidikan militer," katanya. 

Menurut Susno, justru hak asasi manusia diajarkan di sana. 

Ia pun meminta agar KPAI tidak merendahkan pendidikan militer. 

"Jangan merendahkan pendidikan militer, justru di sana lah HAM diajarkan. HAM itu bukan hanya teori ditegakkan, (tapi) dipraktikkan. TNI belajar masalah HAM, TNI mempraktikkan, kalau ada satu dua yang melanggar ya biasa tidak ada yang sempurna di dunia ini," ujarnya. 

Susno yang tersinggung dengan kritikan KPAI pun meminta agar jangan asal menuduh bahwa lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM. 

"Anda pergi dulu ke sana belajar deh, lihat bagaimana mendidik di situ. Jam istirahat diperhatikan, jam untuk beribadah diperhatikan, jam olahraga diperhatikan kemudian apa yang dididik di situ tentang Pancasila, bagaimana mempraktikkannya, tentang HAM bagaimana mempraktikkannya, luar biasa."

"Jadi anda terlalu merendahkan lembaga pendidikan militer, kalau lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM ya anda masuk lah berhentikan, kasih tahu Panglima TNI apa yang harus diubah," katanya. 

KRITIK dari Komnas HAM, DPR dan KPAI