Dilaporkan Orangtua Murid, Mardigu Minta Dedi Mulyadi Pantang Mundur: Anak Nakal Butuh Dikasih Keras

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengusaha yang baru ditunjuk sebagai Komisaris Bank BJB, Mardigu Wowiek Prasantyo pasang badan membela Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang dilaporkan orangtua murid, Adhel Setiawan. 

Dedi dilaporkan Adhel ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena dinilai kebijakan memasukkan siswa 'sulit diatur' ke barak militer melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Namun, Mardigu tetap meminta Dedi Mulyadi agar pantang mundur dengan program siswa nakal masuk barak militer. 

Dalam postingannya, pengusaha yang aktif bermedia sosial tersebut akan mengawal program sang gubernur meski saat ini dihadang oleh orangtua murid. 

"Kawal dan dukung terus Kang Dedi," tulis Mardigu dikutip dari Instagramnya pada Sabtu (10/5/2025). 

Ia pun menyuarakan alasan di balik dukungan terhadap program Dedi Mulyadi. 

Menurutnya, program tersebut demi memperbaiki anak-anak yang saat ini darurat akhlak. 

Mardigu melihat anak-anak yang masuk kategori kelewat nakal saat ini sudah tidak bisa dididik dengan pendekatan yang 'lembut' semata. 

"Ini bukan soal galak-galakkan. Ini soal menyelamatkan anak-anak yang sudah di ujung jurang. Tawuran, nyusahin warga, lawan guru-- apa kita masih mau pakai pendekatan 'lembut' buat yang sudah berkali-kali dikasih kesempatan?" katanya. 

Cara Dedi Mulyadi memasukkan anak-anak sulit diatur ke barak militer memang diakuinya keras. 

Namun, anak-anak tersebut terkadang memang harus dikasih keras agar disiplin.

"Cara Dedi Mulyadi memang keras, tapi kadang anak-anak yang keras kepala butuh disiplin yang lebih keras lagi."

"Hidup itu ada aturan, ada konsekuensi. Dan kalau mereka enggak belajar sekarang, masyarakat yang bakal nanggung akibatnya nanti," tulisnya. 

Dedi Mulyadi dilaporkan

Sebelumnya diberitakan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, melaporkan Dedi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena menilai kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.