Viral di Media Sosial
Nasib Gubernur Dedi Mulyadi Terancam, Sosok Berpengaruh Kasih Paham,Kini Aksinya Berujung Dilaporkan
Gebrakan Dedi Mulyadi mendapatkan tentangan, bahkan kini ada yang melaporkan ke Komnas HAM dan juga nasibnya diingatkan rawan dicopot.
Program berkarakter ini ditujukan untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat yang dinilai bermasalah atau nakal dengan mengirim mereka ke barak militer untuk dibina oleh tentara agar lebih disiplin.
Namun, menurut Anis, anggota TNI tidak memiliki kapasitas untuk mendidik masyarakat.
"Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman untuk mendidik masyarakat kita, sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan dan tidak tepat," kata Anis.
Anis menyebutkan bahwa program pendidikan militer ini dapat berpotensi melanggar hak asasi karena tidak sesuai dengan kajian dan prinsip perlindungan anak.
Sosok Berpengaruh Kasih Paham Dedi Mulyadi

Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengkritisi kebijakan Dedi Mulyadi soal wacana Vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Ono dengan nada tegas menyebut Dedi Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat.
Ucapan Ono Surono tak main-main karena menyinggung peraturan tentang kepala daerah.
Ono mengatakan, wacana kebijakan yang bakal diterapkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) kini mendapatkan banyak tentangan.
Vasektomi ini menyeruak berawal dari Dedi Mulyadi yang menganjurkan seorang pria untuk melakukan keluarga berencana (KB).
Ia berpendapat bahwa wacana Vasektomi hanya sebatas gimmick yang diciptakan KDM (Kang Dedi Mulyadi).
"Jawa Barat mengguncang Indonesia bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya," kata Ono dikutip dari tayangan acara Hotroom Metro TV, Sabtu (10/5/2025).
"Gubernur Jawa Barat gubernur aing itu adalah gubernur konten yah sesuai yang disampaikan Gubernur Kaltim," sambungnya.
Ono menyinggung, wacana penerapan Vasektomi sebagai penerima bansos belum dibicarakan secara resmi bersama DPRD.
Ono Surono menerangkan tiga alasan vasektomi tak bisa dijadikan syarat penerima bansos.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.