Dedi Mulyadi Bisa Dicopot Perkara Bansos, John Wick Jabar Sentil Gimmick Sang Gubernur: Kejam Sekali

"Sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ono.

Jika KB dijadikan sebagai syarat penerima bansos, maka Ono berpendapat bahwa itu merupakan bentuk pemaksaan.

"Kalau KB dikaitkan dengan bansos maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang Undang-Undang," katanya.

Kedua, dari segi agamapun menurut Ono Vasektomi merupakan cara yang dilarang, terutama dalam Islam.

"Yang saya tahu sidang sampai ke 4 MUI membahas Vasektomi bahwa masih dikategorikan sebagai alat atau upaya pencegahan kehamilan yang diharamkan," katanya.

Menurut Ono Surono, Dedi Mulyadi mengatakan bansos yang dimaksud merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar, bukan Pemerintah Pusat.

Sedangkan kata Ono, bansos dari Pemprov hanyalah untuk korban bencana.

"Alangkah kejamnya negara ini orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Kejam sekali kan berarti," kata Ono Surono.

Dia menegaskan jika Dedi Mulyadi membawa wacana tersebut ke DPRD, fraksi PDI Perjuangan dipastikan menolak.

"Fraksi lain juga pasti merespon negatif," katanya.

Pernyataan Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah bahwa vasektomi menjadi salah satu syarat penerimaan bantuan sosial (bansos). 

"Tidak ada kebijakan vasektomi," kata Dedi, saat ditemui di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). 
Dedi mengatakan, pernyataannya terkait syarat penerima bansos itu hanya menganjurkan agar penerima bansos yang memiliki banyak anak mengikuti program keluarga berencana (KB). 

"Kebijakan itu bisa dilihat di media sosial saya. Di media sosial saya, pada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana (KB). Dan keluarga berencana itu, kalau bisa, dilakukan oleh laki-laki. Dan tidak hanya vasektomi, kan ada yang lain, ada pengaman," ujar dia. 
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat, mengikuti program KB, termasuk vasektomi bagi suami sebagai syarat utama. 

Dia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.