PKS Anggap One Man Show, Alasan Dedi Mulyadi Tak Diskusi dengan DPRD: Jadi Bapak Bersih

"Kalau Gubernur memimpin sendirian, dampaknya mungkin belum terasa sekarang. Tapi ke depan, itu akan menimbulkan kesulitan besar. Itu Bahaya" katanya, Rabu (7/5/2025). 

Menurutnya, kebijakan yang diambil tanpa pertimbangan hukum dan keadilan publik bisa jadi kebijakan cacat hukum. 

Dia meminta agar perubahan terhadap APBD dilakukan melalui mekanisme formal, seperti perubahan APBD di kuartal terakhir, bukan melalui pergub yang sepihak.

Hari juga menekankan pentingnya komunikasi antara Gubernur, DPRD, OPD, dan masyarakat.

Perihal efisiensi, Haru mengaku setuju. Kendati demikian, pemangkasan tidak lebih dari 20 persen. 

"Saya setuju efisiensi, tapi kalau pemangkasan lebih dari 20 persen itu bukan efisiensi, melainkan restrukturisasi. Dan itu pasti berdampak luas," ujarnya.

Dia berharap Dedi Mulyadi dan wakilnya, Erwan Setiawan, sukses memimpin Jawa Barat. 

“Keberhasilan hanya akan tercapai bila Gubernur mampu mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Haru. 

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengungkit hal yang sama.

Ono menyinggung program Dedi Mulyadi yang membawa siswa nakal ke barak militer.

Dari sisi anggaran, Dedi Mulyadi membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar. 

Duit tersebut diambil dari APBD 2025 dan untuk membiayai latihan khusus bagi dua ribu pelajar bermasalah melalui kerja sama dengan TNI/POLRI.

Para pelajar bermasalah itu akan dilatih integritas, disiplin, dan wawasan bela negara di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Pendidikan itu mencakup 40 siswa per 5 wilayah selama 10 bulan sekali dengan durasi pelatihan selama 10 hari di barak TNI.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan, alokasi anggaran untuk program tersebut tak pernah dibahas bersama DPRD, termasuk seperti apa konsep dan teknis pendidikan karakter yang digulirkan Dedi Mulyadi.