Kebijakan 'Barak Militer' Dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi 'Kasih Paham' Lewat Curhatan Siswa
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berikan pertanyaan menohok di saat kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer dilaporkan ke Komnas HAM.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berikan pertanyaan menohok di saat kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer dilaporkan ke Komnas HAM.
Eks Bupati Purwakarta ini langsung 'kasih paham' lewat penuturan siswa peserta pembinaan karakter di barak militer langsung.
Mulanya, ia menghampiri siswa yang diketahui dari SMA Negeri 9 Kota Cirebon itu dengan menanyakan alasannya berada di barak militer.
Sebab pembinaan karakter ini memang difokuskan untuk anak bermasalah atau siswa nakal.
Namun, tak disangka jika siswa tersebut mengaku berada di barak militer atas kemauannya sendiri.
"Izin saya kemauan pribadi," kata siswa tersebut.
Mengetahui hal tersebut, Dedi Mulyadi langsung menyindir soal pelaporan ke Komnas HAM.
"Kenapa? di sini nanti ada pelanggaran HAM," sahut Dedi Mulyadi diakhiri tertawa kecil.
"Tidak ada," jawab siswa tersebut.
"Coba kamu jelasin yang ngomong-ngomong ada pelanggaran HAM itu. Apa yang didapat? kamu ke sini keinginan sendiri bukan karena nakal, apa yang di dapat di sini?,"
"Siap, kedispilinan, materi dan juga untuk lebih baik," sahut siwa tersebut menjabarkan.
Kemudian, Dedi Mulyadi menanyakan siapa yang melanggar hak asasi manusia.
"Mereka merasa tidak ada hak asasinya yang dilanggar. Lalu siapa dong pelanggar hak asasi itu?," tanyanya menohok dalam caption.
Diketahui, seorang orang tua murid, Adhel Setiawan melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM lantaran menilai kebijakan eks Bupati Purwakarta itu melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.
Dikenal sebagai pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, Adhel menegaskan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal ini dan menginginkan kebijakan ini dihentikan.
Selan itu, ada tiga alasan yang menjadi daasar penolakannya.
Pertama ia menganggap pendekatan militer bertentangan dengan dengan esensi pendidikan.
Kedua, ia mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer.
Ketiga, Adhel menyebut Dedi Mulyadi sudah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah.
Jawaban Dedi Mulyadi
Selain itu, Dedi Mulyadi juga sudah memberikan jawabannya di tengah pelaporan ini.
"Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak anak-anak," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun instagramnya, Sabtu (10/5/2025).
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.