Tolak Komentari Pernyataan KDM Soal Beri Gaji Rp10 Juta per KK, Wagub Rano: Ente Tanya Die Aje

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno enggan menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan memberikan gaji Rp10 juta per KK.

Tribunjakarta/Dionisius Arya Bima
WAGUB JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat ditemui di Wihara Ekayana Arama, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (12/5/2025). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno enggan menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan memberikan gaji Rp10 juta kepada setiap kepala keluarga (KK) bila menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pemeran Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolah ini pun menolak memberi tanggapan saat ditanya terkait hal tersebut.

“Ente tanya die ye,” kata Doel kepada awal media, Senin (12/5/2025).

Sebagai informasi tambahan, pernyataan tersebut dilontarkan Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

Awalnya, Dedi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk di sejumlah provinsi.

Mulanya KDM menyinggung besaran APBD dan jumlah penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, Pemprov Kaltim seharusnya bisa memberikan gaji warganya Rp5 juta per bulan.

Kemudian, KDM pun menyinggung besaran APBD DKI Jakarta yang menyentuh angka Rp90 triliun, sedangkan penduduknya kurang dari 10 juta jiwa.

lihat fotoGubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya memberikan jawaban bagi yang mengkritik kebijakannya yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan jawaban ini juga ditujukan bagi orangtua murid yang kini melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya memberikan jawaban bagi yang mengkritik kebijakannya yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan jawaban ini juga ditujukan bagi orangtua murid yang kini melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Jakarta ini pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (pendudukan) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta.”

“Karena Rp 10 juta dikali 2 juta (KK) hanya Rp20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi,” kata KDM.

Ia lantas membandingkan dengan Jawa Barat dimana jumlah penduduknya mencapai angka 50 juta jiwa.

Sedangkan, besaran APBD-nya hanya berkisar di angka Rp36 triliun.

“Beda kalau di Jabar 50 juta pendudukan,” tuturnya.

Jubir Pramono Sebut KDM Salah Hitung

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved