Pungli Preman Berkedok Ormas Bikin Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Menjerit, Ini Kata Satpol PP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan enggan banyak berkomentar soal jeritan para pedagang Pasar Induk Kramat Jati terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan preman berkedok organisasi massa (ormas).

Satriadi berdalih, aksi premanisme sudah masuk ranah hukum sehingga aparat yang berwenang menindaknya ialah kepolisian.

“Kalau untuk pungli, itu kan sudah masuk ranah pidana, itu ranah kepolisian,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Satriadi menambahkan, sejauh ini ada 30-50 personel Satpol PP yang turut dikerahkan dalam Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya.

Operasi ini digelar Polda Metro Jaya untuk memerangi aksi premanisme di ibu kota.

Hanya saja, Satpol PP hanya bertugas mendukung operasi tersebut dan melakukan penindakan bila ada pelanggaran peraturan daerah (perda).

“Kalau dia melanggar terkait dengan peraturan daerah, maka akan kami lakukan tindak pidana ringan atau tipiring,” ujarnya.

“Tapi kalau ada unsur pidana, maka itu dari pihak kepolisian yang akan melakukan penindakan,” sambungnya.

Meski demikian, bukan berarti Satpol PP melakukan pembiaran bila terjadi aksi premanisme di ibu kota.

Satriadi menyebut, pihaknya bakal turut berkolaborasi dengan aparat berwenang.

“Misalnya potensi parkir liar, kami kolaborasi dengan Dinas Perhubungan. Kalau ada juru parkir yang sifatnya pungli kami serahkan ke kepolisian,” kata Satriadi.

“Kalau seandainya dia menggunakan fasilitas umum terkait parkir liar itu, nah nanti ada tipiring yang kami lakukan,” sambungnya.

Preman Berkedok Ormas Pungli Puluhan Juta, Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Menjerit

Preman berkedok ormas diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Para PKL yang menjajakan dagangannya di depan akses masuk los, mengaku harus membayarkan uang setoran atau upeti kepada preman demi bisa menggelar lapak jualannya.

PKL di Pasar Induk Kramat Jati, Karsidi (46) mengatakan dalam setiap bulannya dia dan teman-temannya sesama PKL harus menyetorkan uang jutaan rupiah kepada preman.

"Setiap bulan itu bayar Rp1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp20 ribu. Kalau enggak setor ya enggak bakal boleh jualan," kata Karsidi di Jakarta Timur, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya bila ditotal keuntungan preman yang memungut setoran dari para PKL di Pasar Induk Kramat Jati tersebut tidak main-main, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Pasalnya di Pasar Induk Kramat Jati setidaknya tercatat 150 PKL, masing-masing dari mereka harus membayarkan Pungli demi bisa menjalankan usaha jualannya.

Mereka memilih membayar Pungli kepada preman berkedok ormas lantaran biaya sewa kios di Pasar Induk Kramat Jati dinilai terlampau mahal, sehingga tak terjangkau pedagang kecil.

"Satu pedagang bayar Rp1,6 juta, dikalikan 150 pedagang. Kalau ditotal dalam satu bulan berarti Rp225 juta masuk ke kantong mereka. Padahal ini lahan kan milik pemerintah daerah," ujarnya.

Karsidi menuturkan aksi Pungli terhadap PKL sudah berlangsung selama puluhan tahun, hal ini disebutnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan PKL Pasar Induk Kramat Jati.

Meski keberatan dengan Pungli di satu sisi para PKL mengakui bila mereka mendapatkan perlindungan dari para preman, sehingga lapaknya tidak tersentuh penertiban.

Dia mencontohkan ketika penertiban PKL berlangsung, para preman lah yang pasang badan menghalau petugas keamanan Pasar Induk Kramat Jati agar tidak membongkar lapak PKL.

"Ormasnya pasti langsung turun. Bahkan beberapa hari lalu chief sekuriti Pasar Induk Kramat Jati hampir dipukuli oleh oknum ormas saat berupaya melakukan penertiban," tuturnya.

Bagi para pedagang resmi di dalam los Pasar Induk Kramat Jati yang membayar uang retribusi resmi ke Pemprov DKI Jakarta, keberadaan PKL sebenarnya mengganggu.

Pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Riki (51) merasa dirugikan karena akses pembeli masuk ke dalam los terhambat lapak PKL yang berjejer di depan pintu masuk gedung.

"Mereka bisa berjualan karena bayar jutaan ke ormas, karena sudah puluhan tahun jadi sulit untuk ditertibkan. Makanya kami berharap revitalisasi dan penataan segera dilanjutkan," kata Riki.

Para pedagang resmi berharap komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak premanisme nantinya dapat memberangus Pungli di Pasar Induk Kramat Jati.

Terkait kasus, Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi menuturkan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan dugaan Pungli di Pasar Induk Kramat Jati.

"Terima kasih infonya, akan kami dalami," ujar Resa.
 
 
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya