Dedi Mulyadi Vs PDIP Memanas, Sang Gubernur Jabar Ungkit Forum Musrenbang: Diundang Tak Mau Datang

TRIBUNJAKARTA.COM - Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat makin memanas.

Awalnya, Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out dalam rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Fraksi PDIP memprotes pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang terkesan mendiskreditkan DPRD Jawa Barat saat berpidato di acara Musrembang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi Mulyadi lagi bereaksi terkait forum Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 

"Musrembang forum yang sakral diundang tak mau datang ingin dihargai tapi tak pernah menghargai," kata Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @dedimulyadi71, Sabtu (17/5/2025).

"Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat, ngaku berpihak pada rakyat berjuang untuk rakyat giliran anggaran dibuat untuk rakyat tak terima dianggap melanggar konstitusi," sambung Dedi.

"Mari kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa," tuturnya.

Selain itu, Dedi sempat menanggapi aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat.

Ia mengatakan bahwa setiap individu berhak mengekspresikan kepentingan politiknya, termasuk melalui tindakan seperti walk out.

“Itu hak setiap orang, mau apa mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik,” ujarnya. 

Pidato Dedi

Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat merasa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang, di Cirebon pada 7 Mei 2025 mendiskreditkan DPRD.

Saat itu, Dedi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.