Pakar Baca Bom Waktu Seteru Dedi Mulyadi dan PDIP di Jawa Barat: Bapak Aing Vs Lain Bapak Aing

TRIBUNJAKARTA.COM - Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, membaca ada bom waktu di balik seteru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat.

Menurutnya, perselisihan antara eksekutif dan wakil dari legislatif itu bisa mengakibatkan konflik horizontal.

Warga Jawa Barat bisa terpolarisasi antara pendukung Dedi Mulyadi alias bapak aing dan yang bukan pendukung.

Kunto membaca potensi bom waktu itu setelah aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jabar di rapat paripurna beberpa waktu lalu.

PDIP mengkritik keras Dedi Mulyadi yang kerap bergerak sendiri mengeksekusi kebijakannya tanpa konsultasi dengan DPRD.

Kunto menjelaskan, kritik Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi beralasan.

Sebab, ada kebijakan gubernur yang bisa jalan tanpa DPRD, dan ada yang tidak.

Salah satu yang tidak itu adalah dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Kunto, akar permasalahan perselisihan PDIP dengan Dedi Mulyadi adalah efisiensi anggaran Pemprov Jabar yang mencapai 20 persen lebih.

Efisiensi itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD dan hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20 persen."

"Pak Dedi Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20 persen gitu dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ," kata Kunto di Kompas Petang, Sabtu (18/5/2025).

Selain efisiensi, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut raja tak perlu menyusun APBD juga menjadi titik kritikan.

Menurut Kunto, Dedi yang seorang gubernur sedang memposisikan diri sebagai Raja Sunda.

"Nah soal yang APBD ini, soal pendanaan ini yang jadi problem. Karena kan pernyataannya Kang Dedi Mulyadi kan juga ada kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus beda dengan SD kan gitu."