Pakar Baca Bom Waktu Seteru Dedi Mulyadi dan PDIP di Jawa Barat: Bapak Aing Vs Lain Bapak Aing

"Ini kan yang jadi problem ya, maksud saya akhirnya kan Kang Dedi Mulyadi memosisikan dirinya sebagai raja bukan kepala daerah, dan itu jelas akan apa ya menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD," paparnya.

Kunto berpendapat, jika polemik Dedi Mulyadi dengan PDIP terus berlarut-larut, maka yang dirugikan adalah masyarakat Jabar, sebab, peraturan yang seharusnya terbit, seperti soal anggaran, bisa macet.

"Ya saya melihatnya bahkan dalam jangka pendek saja sudah ada yang walk out kan gitu, baru beberapa bulan Kang Dedi Mulyadi memimpin Lalu kan di jangka panjang sangat mungkin pembahasan Perda atau bahkan APBD itu akan berlarut-larut karena ada resistensi dari DPRD dan berlarut-larutnya pembahasan anggaran pendanaan program juga akan terancam keberlanjutannya dan juga kebermanfaatannya bagi rakyat."

"Sekali lagi yang dirugikan adalah rakyat Jawa Barat," paparnya.

Tak hanya berimbas pada macetnya proses legislasi, Kunto mengkhawatirkan seteru Dedi dan Fraksi PDIP menimbulkan konflik horizontal.

"Saya sangat khawatir menciptakan konflik horizontal antara pendukung KDM yang bapak aing dengan yang lain bapak aing gitu kan yang bukan pendukungnya," jelas Kunto.

Kunto berharap Dedi dan Fraksi PDIP serta fraksi di DPRD Jabar lainnya bisa duduk bersama untuk bersinergi dalam pembangunan Jabar.

Kritik Keras

Diberitakan sebelumnya, kritik keras terhadap Dedi Mulyadi dan dilakukan secara kelembagaan adalah pada saat Rapat Paripurna DPRD Jabar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Kritik dilontarkan Fraksi PDIP dalam bentuk interupsi hingga walk out.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, mengungkit superhero Superman saat mengkritik Dedi.

Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi menyebut tak perlu berkonsultasi dengan DPRD dalam mengeksuksi program atau kebijakannya.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.