Dedi Mulyadi Vs PDIP Lagi Panas, Sang Gubernur Jabar Semeja dengan Ono Surono, Pasang Muka Serius
Hubungan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan Fraksi PDIP DPRD Jabar memanas dipicu aksi walk out. Kini ada momen Ono Surono semeja dengan KDM.
TRIBUNJAKARTA.COM - Hubungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar sedang memanas.
Hal itu dipicu aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono ikut dalam aksi walk out tersebut.
Bahkan Dedi Mulyadi dan Ono Surono saling sentil di media sosial. Namun, keduanya akhirnya bertemu dalam diskusi yang digelar sebuah media online di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, pada Senin (19/5/2025).
Acara itu bertajuk "Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat – Kawasan Rebana".
Dedi Mulyadi dan Ono Surono duduk satu meja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ono Surono tampak mengenakan baju batik merah dengan rambut dikuncir. Sedangkan, Dedi Mulyadi terlihat memakai pakaian serba putih.
Keduanya sempat terekam mengobrol. Wajah Ono terlihat serius saat berbincang dengan Dedi Mulyadi.
Sementara Tito Karnavian yang berada di sebelah Dedi Mulyadi terlihat mencatat serta mempelajari bahan materi diskusi.
Selain itu terlihat pula mantan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
Video pertemuan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dengan Dedi Mulyadi diunggah akun TikTok ono_surono.
Pertemuan itu membahas kawasan Rebana yang mencakup tujuh kabupaten/kota yang terdiri dari Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cirebon.
Kawasan ini mendapatkan mandat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 untuk percepatan pembangunan.
"Yah ini PR yang sudah lama yang harus segera diselesaikan yang saat ini, rebana itu Perpres No 87 tahun 2021 kan pemerintah pusat tapi sampai saat ini kita belum melihat ada peta jalan yang jelas terhadap 13 KPI atau bahkan BIJB ini sendiri," kata Ono dikutip dari akun instagram pribadinya pada Selasa (20/5/2025).
Ono mengatakan pertemuan tersebut dapat mengawali komitmen pemerintah pusat dan provinsi dengan tujuh kabupaten/kota di kawasan Rebana.
Hal itu untuk memastikan peta jalan yang dulu sudah dibuat untuk dikaji kembali berdasarkan kebutuhan kekinian.
"Nah dikawasan rebana ini ada Indramayu yang miskinnya tertinggi, Kuningan yang ke dua, ya Cirebon yang masih punya kendala yah," imbuhnya.
Ia pun berharap kementerian, gubernur dan 7 Bupati/Wali Kota bisa duduk bersama kembali melalui tim yang dibentuk.
"Saya berharap ada tim yang nanti akan mengkomunikasi itu dengan Bappenas misalnya dengan kementerian-kementerian terkait untuk selesai ada percepatan tidak hanya ngomong saja. Yng ngomong cukup DPRD," katanya.

Perseteruan PDIP Vs Dedi Mulyadi
Sebelumnya, Fraksi PDIP memprotes pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang terkesan mendiskreditkan DPRD Jawa Barat saat berpidato di acara Musrembang di Cirebon pada 7 Mei 2025.
Dedi Mulyadi kemudian bereaksi terkait forum Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
"Musrembang forum yang sakral diundang tak mau datang ingin dihargai tapi tak pernah menghargai," kata Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @dedimulyadi71, Sabtu (17/5/2025).
"Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat, ngaku berpihak pada rakyat berjuang untuk rakyat giliran anggaran dibuat untuk rakyat tak terima dianggap melanggar konstitusi," sambung Dedi.
"Mari kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa," tuturnya.
Selain itu, Dedi sempat menanggapi aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa setiap individu berhak mengekspresikan kepentingan politiknya, termasuk melalui tindakan seperti walk out.
“Itu hak setiap orang, mau apa mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik,” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona sempat mengungkit superhero Superman saat menyampaikan protes dalam rapat paripurna tersebut.
Aksi protes Fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walk out setelah Pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripuna di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.
"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).
Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.
"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.
"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni.
Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.
"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.
Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya.
Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja.
"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri Fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.