PDIP vs Gerindra Bersitegang Bahas Program KDM, Dedi Mulyadi Bikin Cair, Puji Ono Surono

TRIBUNJAKARTA.COM - PDI Perjuangan dan Gerindra sempat bersitegang mengenai program yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Namun, Dedi Mulyadi membikin situasi ketegangan itu menjadi cair, setidaknya untuk beberapa saat. 

Ia memuji Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, sebagai tokoh yang spektakuler saat berpidato dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat. 

Sebelumnya, Ono Surono dikenal getol melayangkan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang digagas Dedi Mulyadi. 

Bahkan, ia menyebut gebrakan sang gubernur memasukkan anak ke barak militer terbilang kontroversial karena bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

"Kenapa sih sekarang gaduh, kenapa sih kontroversial, karena memang apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat terkait dengan anak masuk barak militer, ini banyak bertentangan dengan undang-undang yang ada, termasuk perda dan pergub Jawa Barat itu sendiri," kata Ono Surono seperti dikutip dari iNews yang tayang pada Rabu (21/5/2025). 

"Kalau masalah ijazah aman, masalah pungutan-pungutan aman, karena itu memang selaras dengan peraturan perundang-undangan," katanya. 

Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Buky Wibowo pun mendebat argumen Ono Surono. 

"Saya tanya Pak Ono, dalam situasi darurat anak-anak kita itu sudah berperilaku menyimpang. Sudah ada korban bacok-bacokan," kata Buky.

"Tapi kalau dikaitkan dengan undang-undang kedaruratan tidak nyambung juga pak," balas Ono. 

Ono meminta agar KDM tidak melakukan sesuatu kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang.

Ia juga menyinggung Buky yang menjadi bagian dari pembuat perda dan pergub, yang semestinya bertanggung jawab terhadap rakyat Jawa Barat. 

"Apa yang terjadi saat ini anak-anak di Jawa Barat, ada tanggung jawab Pak Buky, juga," katanya.

Mendengar penjelasan itu, Buky meminta agar Ono melihat langsung program tersebut. 

"Jangan teriak dari luar, kita masuk ke dalam lihat," balas Buky.

"Pada saat orang teriak di luar, karena di dalam itu tidak bisa (bersuara), emang Pak Buky bisa fasilitasi," kata Ono lagi.

Puji Ono Surono

Keesokan harinya pada Kamis (22/5/2025), Dedi Mulyadi yang berpidato saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, memuji Ono Surono. 

Dedi mulanya menyebut sejumlah nama-nama di awal pidatonya. 

"Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mulia, Bapak Buky Wibawa, para wakil ketua, Bapak Iwan Suryawan, ini tokoh politisi yang kalem saat ada interupsi, Bapak MQ Iswara ini politisi yang tampan selamanya, tapi tidak pernah nakal," katanya diikuti gelak tawa hadirin yang hadir

Selanjutnya, Dedi menyinggung sosok Ono Surono. 

Ia memuji Ono Surono sebagai tokoh yang spektakuler di antara politisi DPRD Jawa Barat lainnya. 

"Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Jawa Barat, Bapak Ono Surono, saya sudah tahu Pak Ono, kontrak-kontrak medianya sudah banyak ke depan," katanya. 

Ono tetap tolak barak militer ala Dedi Mulyadi

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerapkan pendidikan karakter di barak militer TNI bagi siswa dengan catatan kedisiplinan buruk.

Menurut Ono, pendekatan ini menyimpang dari sistem pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," kata Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, saat ditemui di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).

Penolakan itu didasari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti pelaksanaan program barak militer tersebut.

KPAI mengungkap adanya dugaan pelanggaran seperti pemaksaan terhadap anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono.

Ia juga menyoroti penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan sebagai hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

"Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Ono menyebut bahwa pendekatan yang seharusnya dikedepankan oleh pemerintah adalah lembaga pendidikan khusus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Pendidikan Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap perlindungan hak anak, Ono menyatakan akan mendukung KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program kepada gubernur.

"Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan," ujar dia.

Sementara, sejumlah siswa yang baru selesai mengikuti pendidikan berkarakter selama dua pekan di barak militer Dodik Bela Negara, Lembang, Jawa Barat, mengaku hidup mereka berubah total.

Tak hanya menjadi lebih disiplin, mereka juga merasakan perhatian dan perlakuan hangat dari para pelatih TNI yang membimbing mereka.

Adapun Fajril Ramadhan, siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, mengaku mendapat banyak pelajaran hidup dari pelatihan ini.

Ia yang sebelumnya kecanduan gim, sering bolos, dan kurang menghormati orangtua, kini mulai memahami arti keluarga dan kedisiplinan. (TribunJabar/TribunJakarta).