PERINGATAN Terbaru Ono Surono ke Dedi Mulyadi Tak Main-main, Pentolan DPRD Jabar Ikut Menentang

TRIBUNJAKARTA.COM - Baru terlihat akrab duduk semeja dengan Gubernur Dedi Mulyadi, kini Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono memberikan peringatan keras atas aksi yang dilakukan kubunya saat walk out dari Gedung DPRD Jabar, beberapa waktu lalu.

Ono Surono dan Dedi Mulyadi baru saja dipertemukan dan duduk semeja dalam diskusi yang digelar di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, pada Senin (19/5/2025).

Ono Surono tampak mengenakan baju batik merah dengan rambut dikuncir. Sedangkan, Dedi Mulyadi terlihat memakai pakaian serba putih.

Keduanya sempat terekam mengobrol. Wajah Ono Surono terlihat serius saat berbincang dengan Dedi Mulyadi.

Di momen tersebut, Ono Surono menyampaikan banyak program Dedi Mulyadi tidak terwadahi dalam RPJMD maupun RKPD yang dijalankan.

Padahal, DPRD memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Oleh karena itu, Ono menuturkan alasan Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat melakukan aksi walk out saat rapat paripurna.

Ono mengatakan aksi walk out itu bukanlah hal yang spontan.

Menurut Ono, aksi walk out merupakan bentuk akumulasi dari kekecewaan yang telah lama dirasakan PDIP terhadap pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

Eksekutif dalam konteks ini adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Sebetulnya sudah disampaikan ya alasannya oleh teman-teman. Ini adalah akumulasi dari komunikasi yang tidak lancar antara Gubernur dan DPRD," kata Ono setelah acara di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).

"Banyak program beliau (Gubernur) yang tidak terwadahi dalam RPJMD maupun RKPD yang dijalankan. Padahal, DPRD memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan," ucap Ono.

Meski demikian, Ono menyebut, Dedi Mulyadi telah meminta maaf atas dinamika tersebut dan berkomitmen untuk memperbaiki pola komunikasi ke depan.

"Ke depan pasti lancar," kata Ono Surono.

Kini setelah pertemuan itu terjadi, Ono Surono turut buka suara menindaklanjuti aksi walk out PDIP Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, beberapa waktu lalu.

Ono Surono yang juga berstatus sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat kini tak segan-segan memberikan peringatan keras atas aksi yang dilakukan PDIP di forum tersebut.

Menurutnya, aksi tegas dari PDIP Jawa Barat itu bukan cuma dilakukan oleh sendiri, tapi diikuti oleh fraksi lain dari Nasdem.

Ada hal yang perlu diluruskan, kata Ono, agar semua bisa kembali berjalan harmonis.

Dalam unggahan terbaru di akun media sosial pribadinya, Rabu (21/5/2025), Ono Surono menegaskan sikap tegas dari PDIP Jawa Barat merupakan peringatan bagi Dedi Mulyadi.

Menurutnya, aksi walk out itu merupakan warning atau peringatan dari PDIP.

"Ya paling tidak ini warning lah dari PDI Perjuangan," kata Ono Surono dikutip TribunJakarta dari Instagram @ono_Surono, Kamis (22/5/2025).

Menurut Ono, pihak yang bersuara tidak hanya PDIP, tapi ada pula dari fraksi lain.

Fraksi partai lain juga bersuara namun tidak ikut walk out.

"Termasuk misalnya kemarin dari NasDem juga kan bicara, walaupun tidak walk out," kata Ono Surono.

Maka dari itu, kata Ono, dengan peringatan ini diharapkan Gubernur Jabar bisa menghargai DPRD sesuai UU.

"Untuk Gubernur bisa menghargai DPRD secara utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkap Ono.

Kasus ini bermula dari Dedi Mulyadi yang berstatus sebagai Gubernur Jawa Barat belum pernah menampakkan kehadiran di depan saat rapat paripurna dengan anggota DPRD Jawa Barat.

Hanya sosok Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan yang tampak hadir dalam sesi rapat paripurna.

Selain itu, kebijakan yang dijalankan Dedi Mulyadi dianggap dilaksanakan sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD.

Kini Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maafnya kepada DPRD Jawa Barat.

"Mohon maaf pak saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD," ucap KDM dikutip dari unggahan Dedi Mulyadi, Minggu (18/5/2025).

Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.

"Sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari," kata Dedi Mulyadi.

Meski begitu, KDM mengaku senang jika ada orang yang memarahinya.

Karena dia tahu orang yang memarahinya bakal terkenal.

"Dan saya seneng kalau dimarahin pak, karena saya tahu yang marahin saya juga makin terkenal pak," ucap Dedi sedikit tertawa

Pentolan DPRD Jawa Barat Ikut Turun Tangan

Sebelumnya diberitakan, pentolan DPRD Jawa Barat yang sudah tiga periode terpilih yakni Tia Fitriani ikut mengomentari ketidakhadiran Dedi Mulyadi.

Tia Fitriani, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem.

Wanita kelahiran Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 10 Januari 1966, itu dengan berani dan lantang menyinggung Dedi Mulyadi yang tak pernah menampakkan wajahnya menemui anggota DPRD.

Bahkan, Tia Fitriani meminta secara hormat kepada Dedi Mulyadi untuk berani datang hadir di Gedung DPRD.

Tia menyampaikan permintaan itu kepada pimpinan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Kondisi Dedi Mulyadi yang tak pernah hadir menyebabkan hubungan tak harmonis.

Menurutnya, komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif selama ini tidak berjalan baik.

"Izin pimpinan, Tia Fitriani dari fraksi Nasdem, sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini terus terang kalau kita ibaratnya suami istri, kayaknya kita ini enggak baik-baik saja," ucap Tia dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa selama menjabat dalam tiga periode terakhir, belum pernah merasakan hubungan yang harmonis antara DPRD dan Gubernur.

Baru di masa kepemimpinan Dedi Mulyadi belum pernah bersinggungan langsung di forum resmi.

Bahkan, ia mengibaratkan hal tersebut dengan hubungan keluarga yang tak harmonis.

Untuk itu, Tia meminta kepada Dedi Mulyadi untuk hadir langsung ke forum resmi bersama DPRD Jawa Barat.

"Selama periode saya ketiga ini, DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil," sambungnya.

Tia berharap agar pimpinan DPRD dapat memfasilitasi pertemuan antara para anggota dewan dan Gubernur Jabar.

Ia menegaskan, komunikasi tidak akan berjalan efektif jika para legislator harus mendatangi rumah dinas gubernur.

"Kami tidak bisa mendengarkan. Jadi, mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau," ujarnya.

Sebagai solusi, Tia mengusulkan agar pertemuan dilakukan langsung di Gedung DPRD, yang disebutnya sebagai rumah aspirasi rakyat.

"Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat rumah aspirasi. Tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Gitu saja, cocok? Alhamdulilah. Terima kasih, pimpinan," pungkasnya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya