Dedi Mulyadi vs PDIP Jabar Sempat Memanas,Ono Surono yang Pernah 'Ngegas' Tiba-tiba Akrab dengan KDM

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketidakharmonisan yang terjadi antara Dedi Mulyadi dengan PDIP Jawa Barat mulai mencair, kini sosok Ono Surono dibuat senyum semringah dengan kehangatan dengan Gubernur Jawa Barat.

Momen pertemuan dan kehangatan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono terjadi saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (22/5/2025).

Pada momen tersebut, KDM dan Ono Surono tampak akrab saling tegur sapa, saling rangkul hingga melempar pujian.

Tak ada lagi momen ketegangan hingga sempat adanya saling ngegas mengeluarkan komentar ketidakpuasan.

Kini sosok petinggi PDIP Jawa Barat itu seakan tak memiliki permasalahan serius dengan Dedi Mulyadi.

Mulanya momen tersebut tertangkap kamera saat Dedi Mulyadi memberikan sambutan di depan anggota DPRD Jawa Barat.

Dedi menyapa sejumlah pimpinan DPRD Jawa Barat di awal pidatonya. 

"Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mulia, Bapak Buky Wibawa, para wakil ketua, Bapak Iwan Suryawan, ini tokoh politisi yang kalem saat ada interupsi, Bapak MQ Iswara ini politisi yang tampan selamanya, tapi tidak pernah nakal," katanya diikuti gelak tawa hadirin yang hadir.

Selanjutnya, Dedi melemparkan pujian kepada Ono Surono. 

Ia memuji Ono Surono sebagai tokoh yang spektakuler di antara politisi DPRD Jawa Barat lainnya. 

Bahkan, KDM menganggap Ono Surono bakal semakin populer karena sudah banyak dihubungi oleh media.

"Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Jawa Barat, Bapak Ono Surono," ujar Dedi Mulyadi.

"Saya sudah tahu Pak Ono, kontrak-kontrak medianya sudah banyak ke depan," katanya. 

Setelah itu, ada satu momen lainnya yang membuat riuh anggota DPRD Jawa Barat.

Saat hendak melakukan prosesi tanda tangan, Dedi Mulyadi tampak merangkul dan berjabat tangan dengan Ono Surono.

Sontak momen tersebut langsung ditanggapi dengan meriah.

Kondisi tersebut seakan menjadi momen hangat perdamaian antara Dedi Mulyadi dan PDIP Jawa Barat yang sempat memanas.

Sebelumnya, Ono Surono dikenal getol ngegas dan melayangkan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang digagas Dedi Mulyadi. 

Bahkan, ia menyebut gebrakan sang gubernur memasukkan anak ke barak militer terbilang kontroversial karena bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

"Kenapa sih sekarang gaduh, kenapa sih kontroversial, karena memang apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat terkait dengan anak masuk barak militer, ini banyak bertentangan dengan undang-undang yang ada, termasuk perda dan pergub Jawa Barat itu sendiri," kata Ono Surono seperti dikutip dari iNews yang tayang pada Rabu (21/5/2025). 

"Kalau masalah ijazah aman, masalah pungutan-pungutan aman, karena itu memang selaras dengan peraturan perundang-undangan," katanya. 

PDIP Jawa Barat Walk Out

Momen panas dan ketegangan lain yang terjadi adalah Fraksi PDIP Jawa Barat sempat walk out saat rapat paripurna beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Jawa Barat.

Aksi protes Fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walk out setelah Pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripuna.

Awalnya, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.

"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.

"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni. 

Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.

"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.

Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya. 

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri Fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Ono Surono Berpamitan

Salah satu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang ikut walk out adalah Ono Surono.  Ono Surono nampak ikut berdiri dari kursinya untuk ikut walkout.

Sebelum berjalan keluar ruang rapat, nampak Ono Surono didekati Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Erwan dan Ono Surono pun nampak bersalaman dan berpamitan sebelum kemudian Ono berjalan menuju ke luar ruangan menyusul sejumlah anggota Fraksi PDIP yang sudah lebih dulu keluar ruangan.

Sesuai rapat paripurna, Doni Maradona Hutabarat mengatakan fraksi PDIP tidak mau terlibat dalam rancangan perundang-undangan (Raperda) yang dibahas Pemerintah Provinsi Jabar, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat," ujar Doni.

Dikatakan Doni, Negara ini dibangun dengan konsep trias politika, terdiri dari legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sehingga, satu sama lain harus saling menjaga.

"Nah, kita melihat pernyataan Gubernur, di acara Musrenbang yang agendanya membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang dihadiri banyak orang dan banyak tokoh. 

"Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," katanya.

Doni mengatakan, sebagai eksekutif, Gubernur berpikiran dapat berjalan sendiri menjalankan pemerintahan.

"Ya kalau begitu, silakan APBD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD. DPRD nggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," katanya.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya