Viral di Media Sosial

Eks Pesaing Pramono di Jakarta Ingatkan Dedi Mulyadi, Biarkan Kesalahan Ini Bisa Dicap Agen Global

Pensiunan jenderal Polri bintang tiga bernama Dharma Pongrekun itu mewanti-wanti Dedi Mulyadi di masa awal kepemimpinannya di Jawa Barat.

|
YouTube Humas Pemprov Jabar dan Kompas.com/Frederikus Tuto Ke Soromaking
RESPONS DHARMA KUN - Mantan calon gubernur Jakarta tahun 2024, Dharma Pongrekun mewanti-wanti Dedi Mulyadi untuk tidak membiarkan kesalahan ini. Jika tidak, ia berkesimpulan bahwa KDM merupakan bagian dari agenda global. (YouTube Humas Pemprov Jabar dan Kompas.com/Frederikus Tuto Ke Soromaking). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan berbagai kebijakan spektakulernya, menyita perhatian sosok yang pernah menjadi pesaing Pramono Anung dalam memperebutkan singgasana Gubernur Jakarta 2024 silam. 

Pensiunan jenderal Polri bintang tiga bernama Dharma Pongrekun itu mewanti-wanti Dedi Mulyadi di masa awal kepemimpinannya di Jawa Barat.

Jika KDM (Kang Dedi Mulyadi) terus melakukan kesalahan yang dibuatnya saat ini, maka Dharma memiliki sebuah kesimpulan. 

Ia menilai bahwa KDM merupakan seorang agen pemerintah yang memuluskan agenda global. 

Lantas, kesalahan apa yang saat ini dilakukan KDM?

Dharma menilai pembiaran terhadap penarikan pajak kepada rakyat kecil merupakan suatu kesalahan. 

"Kalau membela rakyat, stop pajak untuk rakyat miskin. Jangan cuman motor enggak bisa bayar lalu diputihkan, bukan. Mampukan rakyat untuk bisa punya tabungan, punya dana, lalu mintakan pajak. Itu tugas pemerintah," ujar Dharma seperti dikutip dari YouTube Ngaji Roso yang tayang pada Kamis (22/5/2025). 

Menurut Dharma Kun, KDM lebih baik untuk memberikan kesejahteraan terlebih dahulu terhadap rakyatnya baru melakukan penarikan pajak.

Ia bahkan meminta pembangunan infrastruktur untuk sementara disetop dan memprioritaskan terhadap kehidupan rakyat. 

"Kalau perlu jangan pakai pembangunan, kasih makan rakyat dulu. Cuman kan ada rasionalitas yang dibangun untuk membenarkan bahwa pemungutan pajak itu benar."

"Ngapain bangun-bangun jalan kalau rakyat enggak bisa makan, jadi bangun lah prioritas. Enggak usah ditertibkan dulu, pikirin dulu rakyat makannya udah bener belum? Udah terpenuhi. Baru itu," katanya. 

Untuk membuat rakyat mandiri, kata Dharma, KDM bisa memberikan mereka modal usaha. 

Ia meminta agar pemerintah daerah menjaga kelancaran produksi-produksi lokal seperti di kawasan pabrik tekstil di daerah Soreang agar tidak gulung tikar.

Selain itu, menghentikan barang impor yang masuk ke Jawa Barat. 

"Modali rakyat, mulai dari merangkak, berdiri, berjalan, dia lari, di situ harus hadir jadi jangan ngubeng-ngubeng di situ aja. Hanya bicara ini, nah bagaimananya harus jelas," lanjutnya. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved