Pramono Mendadak Didatangi Pensiunan Jenderal Polisi, Kebijakan Dedi Mulyadi Disemprot: Gak Setuju
Pramono Anung mendadak mendapatkan kunjungan dari pensiunan Jenderal polisi bintang tiga yakni Dharma Pongrekun. Ada pesan penting yang disampaikan.
TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mendadak mendapatkan kunjungan dari pensiunan Jenderal polisi bintang tiga yakni Dharma Pongrekun.
Sosok yang sempat menjadi pesaing dalam pertarungan Gubernur Jakarta itu baru saja bertemu dengan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (23/5/2025) kemarin.
Dharma Pongrekun datang ke kantor Pramono Anung tak hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga ada misi penting yang disampaikan.
Dharma menitip pesan kepada Gubernur Pramono untuk memperjuangan hak tolak warga.
“Saya cuma titip untuk rakyat Jakarta supaya kembali diberikan hak, diperjuangkan untuk mendapatkan hak, hak tolak,” ucapnya, Jumat (23/5/2025).
Dharma yang maju di Pilkada Jakarta 2024 ini tak menjelaskan lebih lanjut terkait hak tolak yang dimaksudnya itu.
Termasuk apakah hak tolak ini berkaitan vaksin yang dulu getol disuarakan Purnawirawan Jenderal Polri ini.
“Hak tolak dari pemaksaan, apapun juga gitu. Karena ini kan masalah hak asasi, itu aja sih,” ujarnya.
“Karena yang paling penting adalah supaya untuk keselamatan jiwa hidup kita,” tambahnya menjelaskan.
Sementara dalam kesempatan berbeda, Dharma Pongrekun menyentil kebijakan yang kini dijalankan Dedi Mulyadi.
Dharma mengatakan kebijakan Dedi Mulyadi soal mengirimkan anak nakal ke barak militer dianggap tidak tepat.
Ia menilai memasukkan anak ke barak militer tidak mencabut akar permasalahan.
Pensiunan Jenderal Polri bintang tiga itu pun mengungkit biang kerok dari permasalahan anak nakal.
"Anak-anak jangan dimasukkan ke barak militer. Saya enggak setuju," kata Dharma seperti dikutip dari YouTube Ngaji Roso yang tayang pada Kamis (22/5/2025).
"Alasannya dia masukin ke sana apa? Akar masalahnya kenapa? Di HP. HP-nya buang atau matiin," sambungnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.