Banyak Kebocoran, Kenneth DPRD Jakarta Suarakan Agar Dibentuk BUMD Khusus untuk Kelola Parkir

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth kembali menyuarakan usulan agar dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk mengelola parkir.

Pasalnya, politikus PDIP itu menyebut UPT Perparkiran sejauh ini tidak mampu mengelola parkir di Jakarta.

Alih-alih memberikan pemasukan untuk Jakarta melalui pendapatan asli daerah (PAD), uang dari UPT Perparkiran tiap tahunnya justru nominalnya tak wajar.

Ia membandingkannya dengan nominal pajak parkir yang diterima Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari pengelola parkir swasta.

"Contoh, saya melihat ukurannya dari Bapenda. Bapenda itu kan dia mengelola off street. Dia menarik pajak dari parkir-parkir yang dikelola oleh swasta. Dia tarik pajak 10 persen,"

"Laporannya ke kita, yang dia paparkan ke kita terkait realisasi pendapatan dia itu setahun sudah Rp350 miliar. Sedangkan UPT parkir itu setahun hanya Rp30 miliar. Kan jauh banget perbedaannya," papar Kenneth di DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Menurut perkiraan Kenneth, jika tak ada kebocoran di UPT Perparkiran, uang yang masuk dari parkir ke Jakarta mencapai triliunan per tahunnya. 

"Seharusnya kan bisa mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Nah, kalau hitungan saya sih triliunan ya,"

"Mungkin karena mereka BLUD. BLUD ini kalau pendapatan mereka, mereka pakai untuk internal mereka. Mungkin mereka menganggap ini bukan hal yang serius mungkin ya," papar Kenneth.

Kenneth menambahkan, dengan adanya BUMD khusus parkir juga nantinya akan membuat pengelolaan parkir di Jakarta menjadi lebih profesional dan transparan.

"Karena BUMD Parkir ini kan, dia akan lebih jelas. Kita, jadi skemanya gini. Bikin BUMD Parkir kita lelang itu semua, parkir-parkir di Jakarta kita lelang kita berikan kepada swasta. Tapi lelang yang benar ya,"

"Lelangnya harus yang benar. Harus yang transparan, sesuai aturan, tidak boleh ada kolusi dan nepotisme. Jadi PT yang menang ini memang harus dijamin PT yang kompeten dan mampu mengelola parkir," paparnya.