Justin PSI Menilai Pempov DKI Jakarta Perlu Reformasi Pendidikan Guna Menekan Angka Pengangguran

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengatakan Pemprov perlu menekan angka pengangguran yang kian meningkat. 

Tribun Jakarta
PENGANGGURAN JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) perlu menekan angka pengangguran yang kian meningkat.  

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) perlu menekan angka pengangguran yang kian meningkat. 

Salah satu langkah jangka panjang yang bisa dilakukan kata dia, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan reformasi arah kebijakan pendidikan. 

"Jakarta perlu menata ulang arah kebijakan pendidikannya. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki pelajar yang siap bersaing di tengah disrupsi teknologi dan perubahan pasar kerja," kata Justin.

Mengatasi pengangguran di Jakarta tidak hanya bisa diselesaikan melalui kebijakan fiskal atau administratif semata. 

Tetapi perlu mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan pendidikan secara menyeluruh, agar angkatan kerja di Jakarta mampu mengambil peran dalam perputaran ekonomi. 

"Pendidikan kejuruan dan menengah harus benar-benar diarahkan untuk melahirkan keterampilan yang relevan dengan jenis kebutuhan industri yang masih akan bertumbuh di DKI Jakarta," jelas dia. 

Sebelumnya diberitakan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta meningkat, hal itu tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Februari 2025.

Berdasarkan data yang dikutip TribunJakarta.com melalui berita resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, survey angkatan kerja nasional (sakernas) Februari 2025 sebesar 6,18 persen. 

Hal itu berarti, dari 100 orang angkatan kerja terdapat enam orang penganggur. Pada Februari 2025, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. 

lihat fotoGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi siswa di seluruh sekolah yang ada di wilayahnya. Namun kebijakan bebas PR sudah lebih dulu diterapkan di Surabaya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi siswa di seluruh sekolah yang ada di wilayahnya. Namun kebijakan bebas PR sudah lebih dulu diterapkan di Surabaya.

Masih dikutip dari data yang sama, TPT laki-laki sebesar 6,77 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,29 persen pada Februari 2025. 

TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,64 persen poin, sementara TPT perempuan turun 0,58 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved