Seperti Ono Surono, Denny Cagur Tiba-tiba Kritik Dedi Mulyadi, Ade Armando Duga 'Titipan' PDIP

TRIBUNJAKARTA.COM - Ada kecurigaan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, terhadap Denny Cagur yang mendadak menyenggol program barak militer untuk siswa nakal yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Ade melihat ada perintah agar Denny menyerang program Dedi Mulyadi. 

"Saya menduga sikap kritis Denny terhadap Kang Dedi adalah 'titipan' PDIP," ujar Ade seperti dikutip dari Cokro TV pada Selasa (10/6/2025). 

Ade beralasan karena hubungan PDI Perjuangan dan Dedi Mulyadi sempat tak akur. 

Hal itu bisa tercermin dari sikap anggota Fraksi PDI Perjuangan yang sempat walk out saat sidang paripurna di DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025) lalu. 

Dedi Mulyadi seharusnya hadir di sidang tersebut. 

"Karena itu lah bila sekarang tiba-tiba Denny bersuara sebagai anggota DPR itu sama sekali tidak berarti dia kali ini peduli dengan nasib anak-anak nakal yang dikirim ke barak militer," jelasnya. 

Selain itu, Ade juga mengkritik Denny Cagur yang merupakan salah satu contoh anggota DPR tidak qualified. 

Denny dinilai tidak fokus melayani rakyat sebagai anggota DPR. 

Ade Armando meragukan kemampuan Denny karena dia mengambil double job alias dua pekerjaan sekaligus sebagai 'pelayan rakyat' dan juga pelawak di televisi. 

"Orang seperti Denny tidak pernah terlihat menjalankan kewajibannya sebagai orang yang memang berjuang untuk rakyatnya," katanya seperti dikutip dari Cokro TV yang tayang pada Selasa (10/6/2025). 

Ade beralasan karena Denny hampir setiap hari tampil di sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta di samping pekerjaannya sebagai anggota DPR.

"Dia hadir di acara Arisan di Trans 7 fungsinya menemani tim-tim warga sipil yang bertarung memperebutkan hadiah melalui pertandingan yang kompetitif."

"Denny terlihat lucu bahkan kadang sangat lucu, tapi pertanyaannya gini, apakah itu adalah bagian dari pengabdiannya atau kerjanya sebagai wakil rakyat?" ujar Ade. 

Ade merasa heran dengan Denny yang masih mengambil double job. 

Padahal, penghasilannya sebagai anggota DPR saja diperkirakan ratusan juta. 

"Denny kan adalah anggota DPR, mengapa dia merasa pantas menghabiskan 3 jam per hari dalam hidupnya untuk melawak. Seorang anggota DPR dibayar sangat besar oleh negara karena beban yang ditanggungnya juga sangat besar."

"Masa depan Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bekerja tidaknya DPR. Kalau DPR diisi yang berperilaku seperti Denny, nasib rakyat tidak akan mendapatkan cukup perhatian. Dibanding Kang Dedi, Denny seperti berada di ujung spektrum yang lain," pungkasnya. 

Sama seperti Ono Surono

Kritik Denny Cagur terhadap Dedi Mulyadi seolah mengikuti jejak rekan separtainya, Ono Surono. 

Sebelumnya, Politikus PDIP sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerapkan pendidikan karakter di barak militer TNI bagi siswa dengan catatan kedisiplinan buruk. 

Menurut Ono, pendekatan ini menyimpang dari sistem pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," kata Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, saat ditemui di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).

Penolakan itu didasari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti pelaksanaan program barak militer tersebut.

KPAI mengungkap adanya dugaan pelanggaran seperti pemaksaan terhadap anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono.

Ia juga menyoroti penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan sebagai hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

"Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Ono menyebut bahwa pendekatan yang seharusnya dikedepankan oleh pemerintah adalah lembaga pendidikan khusus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Pendidikan Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap perlindungan hak anak, Ono menyatakan akan mendukung KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program kepada gubernur.

"Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan," ujar dia. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ono Surono Tolak Pendidikan Barak Militer Dedi Mulyadi: Ada Ancaman Tak Naik Kelas".