Wagub Rano Karno Beberkan Realisasi APBD 2024 DKI Jakarta, Pendapatan Capai Rp72,95 Triliun

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.

Rano memaparkan secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sepanjang tahun anggaran tersebut.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp72,95 triliun atau 97,34 persen dari target sebesar Rp74,94 triliun,” kata Rano di hadapan para anggota dewan.

Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan transfer dan lainnya.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp70,01 triliun atau 92,09 persen dari anggaran. Rano menjelaskan bahwa belanja tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional dan program prioritas pemerintah.

“Belanja daerah juga dialokasikan untuk berbagai program prioritas, seperti penanggulangan banjir, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dana juga difokuskan pada penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan nilai-nilai demokrasi.

Dari sisi pembiayaan, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp9,34 triliun. Sebagian besar bersumber dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) TA 2023 sebesar Rp6,54 triliun. 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp7,84 triliun, yang digunakan antara lain untuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD.

BUMD yang menerima penyertaan modal itu antara lain:
• PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
• PT Jakarta Propertindo
• PT Bank DKI
• PT MRT Jakarta
• PT Penjamin Kredit Daerah

“Adapun SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,43 triliun,” tambahnya.

Dalam posisi neraca daerah, tercatat aset sebesar Rp745,95 triliun, kewajiban Rp18 triliun, dan ekuitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp727,95 triliun.

Sementara itu, laporan arus kas dari periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 menunjukkan angka sebesar Rp2,12 triliun. Angka ini mencakup arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, hingga aktivitas transitoris.

“Kami berharap, Dewan dapat membahas lebih lanjut dan memberikan persetujuan terhadap Raperda ini agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Rano.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya