Jusuf Kalla Sebut Kisruh 4 Pulau Aceh dan Sumut Bukan Dipicu Rebutan Migas
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyebut tidak ada temuan minyak dan gas di empat pulau yang menjadi rebutan antara Aceh dan Sumut.
Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Nur Indah Farrah Audina
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim
TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyebut tidak ada temuan minyak dan gas (migas) di empat pulau yang menjadi rebutan antara Aceh dan Sumatera Utara.
Menurut JK, perebutan empat pulau tersebut bukan dipicu karena temuan migas.
"Di situ kan tidak ada minyak. Tidak ada gas. Mungkin saja beberapa hari nanti ada, tapi hari ini tidak ada," kata JK, Jumat (13/6/2025).
JK berharap pemerintah pusat dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Terlebih, JK mengatakan tidak ada faktor penting yang diperebutkan di empat pulau itu.
"Jadi, saya kira, saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemasalahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ," ujar dia.
Empat pulau yang diperebutkan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Menurut JK, persoalan tersebut merupakan harga diri bagi masyarakat Aceh. Ia pun mempertanyakan Pemprov Sumut yang merebut empat pulau itu.
"Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
JK mengungkapkan, selama ini masyarakat yang tinggal di empat pulau tersebut membayar pajak kepada Pemkab Aceh Singkil.
"Selama ini orang sana, pulau itu, bayar pajaknya ke (Aceh) Singkil. Ada, nanti ada teman yang akan membawakan bukti pajak dia ke Singkil," ungkap dia.
JK juga merespon soal wacana empat pulau yang diperebutkan dikelola bersama oleh Pemprov Aceh dan Sumut.
Ia pun menyebut tidak mungkin empat pulau itu bisa dikelola bersama yang akhirnya dapat membingungkan masyarakat untuk membayar pajak.
"Oh, setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya. Bayar pajaknya ke mana? Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar," ujar JK.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.