PSI Jakarta Kaget Tunggakan Rusun Capai Rp103 Miliar, Minta Pemprov DKI Bertindak Tegas

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti temuan mengejutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 terkait besarnya tunggakan di rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI.

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp103 miliar dari tunggakan sewa, listrik, air, dan piutang lainnya yang belum dibayar para penghuni rusun.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, meminta Pemprov DKI segera mengambil langkah tegas dan inovatif guna menyelamatkan potensi pendapatan tersebut.

“Laporan BPK yang baru diterbitkan menunjukkan fakta yang cukup mengagetkan. Jakarta berpotensi kehilangan PAD sampai Rp103 miliar karena tunggakan penghuni rusun,” kata Bun dalam keterangannya dikutip TribunJakarta.co, Senin (23/6/2025).

Bun menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Ia mendorong pemerintah daerah segera menagih tunggakan-tunggakan tersebut agar tidak semakin membebani kas daerah.

Ia juga mengusulkan adanya kebijakan pemutihan denda, seperti yang pernah diterapkan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), guna mendorong penghuni rusun segera melunasi kewajiban mereka.

lihat foto

“Pemprov bisa mempertimbangkan insentif dalam bentuk penangguhan denda keterlambatan pembayaran. Harapannya, ini akan mendorong warga rusun untuk segera melunasi tunggakannya,” jelas Bun.

Tak hanya itu, Bun juga meminta agar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun segera direvisi. Tujuannya agar seleksi calon penghuni rusun bisa dilakukan lebih ketat berdasarkan kondisi ekonomi.

“Pergub harus direvisi untuk memberikan dasar hukum dalam menyaring calon penghuni rusun dengan seleksi ekonomi yang lebih ketat,” tambahnya.

Menurutnya, banyaknya tunggakan juga disebabkan oleh lemahnya kemampuan finansial para penghuni. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta menciptakan program pemberdayaan ekonomi bagi warga rusun.

“Penunggakan ini juga karena keterbatasan finansial. Maka dari itu, Pemprov perlu membina warga rusun lewat usaha-usaha produktif agar mereka bisa memenuhi kewajiban bayar secara rutin,” tutup Bun.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.