Dugaan Oplosan Beras BUMD DKI Food Station, DPRD Jakarta: Harus Ada Sanksi Tegas Jika Terbukti

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, angkat suara terkait dugaan pengoplosan beras yang menyeret nama PT Food Station Tjipinang Jaya, BUMD DKI Jakarta yang bergerak di sektor pengadaan beras untuk wilayah Jabodetabek.

Francine secara tegas menyatakan dukungannya terhadap investigasi yang kini tengah dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

“Saya juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang sudah mengungkap kasus ini,” ujar Francine kepada wartawan, Senin (14/7/2025).

Diketahui, Food Station diduga melakukan praktik pengoplosan beras premium dengan beras kualitas biasa, namun tetap menjualnya sebagai beras premium. 

Selain itu, perusahaan juga dituding menjual beras dengan berat tak sesuai yang tertera pada kemasan.

Dugaan ini mencuat sebagai bagian dari temuan Kementerian Pertanian, yang menyebutkan bahwa 212 dari 268 merek beras di Indonesia melanggar standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Tak tanggung-tanggung, pelanggaran tersebut disebut telah merugikan konsumen hingga Rp99 triliun per tahun.

“Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh semua pihak terkait,” tegas Francine, yang juga mantan Direktur LBH PSI.

Politisi muda PSI itu menilai proses investigasi yang berjalan saat ini sangat krusial untuk menegakkan tanggung jawab dan integritas perusahaan, khususnya BUMD yang sejatinya ditugaskan melayani masyarakat, bukan mengecoh publik.

“Kalau benar terjadi pengoplosan, tentu ini sangat merugikan warga Jakarta yang sudah membeli dengan harga tinggi, namun tidak mendapatkan kualitas beras yang semestinya,” sesalnya.

Francine juga menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan milik pemerintah daerah. 

“Ini merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada Food Station oleh para konsumen,” tambahnya.

Ia pun mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap tegas dalam menyikapi persoalan ini.

Menurutnya, jika terbukti benar ada praktik curang dalam pengelolaan beras oleh Food Station, maka perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen BUMD tersebut.