Fraksi PSI Minta Pelaku Tawuran di Jakarta Dikirim ke Barak Militer, Tiru Program Dedi Mulyadi
PSI Jakarta mendorong Pemprov DKI mengadopsi langkah Dedi Mulyadi mengirimkan anak-anak pelaku tawuran ke barak militer untuk mendapatkan pembinaan.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengadopsi langkah tak biasa dalam menangani aksi tawuran yang makin meresahkan warga ibu kota.
William mengusulkan agar Pemprov DKI, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), mengirimkan anak-anak pelaku tawuran ke barak militer untuk mendapatkan pembinaan.
Usulan ini, kata dia, terinspirasi dari langkah mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, yang pernah menerapkan hal serupa di Jawa Barat.
“Kami mengusulkan kepada Kesbangpol untuk mengirimkan para pelaku tawuran ke barak-barak militer untuk mendapatkan pembinaan seperti yang sudah dilakukan oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat,” ujar William, Senin (15/7/2025).
Menurut William, pendekatan ini bisa menjadi solusi inovatif yang patut dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta di tengah maraknya kasus tawuran di wilayah ibu kota.
“Wacana tersebut perlu dikaji. Siapa tahu ini bisa menjadi solusi inovatif bagi Pemprov DKI untuk mengatasi masalah tawuran yang masih sering terjadi di ibukota,” lanjutnya.
Data dari Polda Metro Jaya menyebutkan, terdapat 45 kasus tawuran yang terjadi hanya selama bulan April 2025.
“Belum lama ini, pihak kepolisian sendiri mengatakan ada lebih dari 40 kasus tawuran selama Bulan April kemarin. Jadi, inovasi ini diperlukan sebagai langkah darurat,” ucapnya.
Lebih lanjut, William menilai langkah Jawa Barat dalam membina anak-anak pelaku kekerasan lewat pendekatan militer sudah menunjukkan hasil positif.
“Anak-anak yang beberapa di antaranya merupakan pelaku kekerasan itu menunjukkan perubahan karakter setelah pulang ke rumah. Kita bisa mencoba hal yang sama dan menurut saya ini bisa mengurangi tawuran,” jelasnya.
Untuk itu, William mendorong Pemprov DKI agar tak berjalan sendiri, melainkan menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan demi menyusun skema terbaik dalam menangani tawuran di Jakarta.
“Apapun solusinya, Pemprov DKI harus berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemangku-pemangku kepentingan terkait untuk menemukan penyelesaian terbaik atas permasalahan tawuran yang sedang dihadapi,” tutupnya.
(TribunJakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.