Rapat Paripurna Keburu Ditutup, Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Kecewa Interupsinya Gagal Disampaikan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA .COM, JAKARTA PUSAT - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, meluapkan kekecewaannya usai interupsi yang diajukan dalam rapat paripurna, Rabu (16/7/2025), tidak diberi kesempatan oleh pimpinan sidang.

Lukmanul yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengatakan dirinya sudah bersiap menyampaikan aspirasi masyarakat yang diperoleh selama masa reses. Namun, niat tersebut kandas lantaran Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, langsung menutup rapat sebelum interupsinya diterima.

“Saya sangat menyayangkan sikap pimpinan rapat yang tidak memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD untuk menyuarakan aspirasi yang dititipkan oleh masyarakat kepada kami semua,” ujar Lukmanul kepada wartawan.

Ia menuturkan, dalam rapat tersebut dirinya berniat menyampaikan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, terkait persoalan tingginya angka pengangguran di Jakarta.

“Banyak warga mengeluh sulitnya mencari pekerjaan. Karena itu saya mau sampaikan ke Pak Wagub agar Pemprov DKI bisa lebih masif menggelar Job Fair,” ungkapnya.

Menurutnya, penyampaian itu penting karena sejalan dengan agenda rapat paripurna, yakni penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2025, serta pidato Gubernur terkait Raperda Perubahan APBD DKI tahun 2025.

Fraksi PAN, kata Lukmanul, ingin agar Job Fair digelar tidak hanya di tingkat kota, tapi juga menyentuh wilayah hingga ke kelurahan. Sebab, persoalan pengangguran di Jakarta sudah sangat mendesak untuk diatasi.

“Kami ingin mendorong agar kegiatan Job Fair diperbanyak, terutama melihat banyaknya kasus PHK dan pengangguran yang terus bertambah,” jelasnya.

Lebih jauh, Lukmanul menilai pengangguran yang terus meningkat bisa berdampak luas, termasuk memicu persoalan sosial hingga meningkatnya angka kriminalitas di ibu kota.

“Itu yang ingin kami sampaikan, tetapi tidak diberikan kesempatan oleh pimpinan DPRD dan dia main ketok saja dengan menutup rapat,” tandasnya.

Senada akan hal itu, Anggota Komisi E dari Fraksi PAN Astrid Kuya turut menyangyangkan hal tersebut. Apalagi dirinya juga ingin menyampaikan terkait bantuan sosial (bansos) yang harus lebih masif didistribusikan kepada masyarakat. 

"Itu harus diperhatikan. Itu kan hajat hidup orang banyak disitu kan. Kita tuh ingin minta subsidi ini (bansos) diperbanyak gitu loh. Bahan pangan murah ini harus diperbanyak," kata Astrid.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya