Anies Sindir Barak Militer Dedi Mulyadi, Banggakan Program Rumah DP 0 Rupiah: Banyak yang Ikuti

TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan kebijakan down payment (DP) nol rupiah yang sempat diragukan banyak pihak ternyata saat ini terlaksana. 

Bahkan, kebijakannya itu kini banyak diikuti oleh industri properti. 

Anies mengatakan dp nol rupiah merupakan kebijakan yang sangat penting bagi masyarakat Jakarta, terutama kelas menengah. 

"Ada industri properti, nah industri properti ini siapa pasarnya? Kelompok bawah? bukan, kelompok menengah? bukan. Tapi atas (kelompok)," katanya saat dikutip dari YouTube Tretan Universe yang tayang pada Senin (21/7/2025). 

Pada saat dirinya menjabat, kata Anies, bantuan pemerintah atau program subsidi ditujukan kepada kelompok bawah. 

Seringkali, kelompok menengah terpinggirkan alias tidak pernah mendapatkan bantuan.

"Dia (kelompok menengah) ke pasar (industri properti) enggak mampu, dia (berharap) ke pemerintah ketinggian. Siapa yang ngurusin (mereka)? Enggak ada. Mereka ini orang-orang yang di tengah nanggung gitu ya," ujarnya. 

Anies lalu melihat sulitnya kelompok menengah di Jakarta untuk membeli rumah lantaran terkendala dengan membayar dp. 

Kelompok menengah sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar bulanan tetapi tidak memiliki tabungan untuk bayar dp yang sangat tinggi sekitar 20 sampai 30 persen kala itu. 

Alhasil, mereka terpaksa mengontrak. Anies menambahkan hampir 50 persen penduduk Jakarta kala itu tinggal mengontrak.

"Jadi, enggak ada yang aneh dari sini (kebijakan dp nol rupiah). Yang aneh itu adalah ketika ini tidak dipahami dengan serius," katanya. 

Ia pun mencontohkan kisah nyata seorang warga yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.

"Seorang kondektur punya anak satu apa dua, dia ngontrak di rumah petak satu bulan, Rp 1 juta. Begitu dia ikut dp 0 rupiah, dia bayar Rp 1,3 juta per bulan, tapi rumahnya milik dia," katanya.

Banyak industri properti yang akhirnya mengikuti kebijakannya demi menggaet calon pembeli.

"Dan apa yang terjadi? Setelah program dp 0 rupiah yang kita lakukan sekarang banyak sekali iklan dp 0 rupiah. Coba aja cek di mana-mana. Mendadak yang industri properti itu, semua yg bilang tidak mungkin, hari ini pasar pun sudah mengikuti," katanya. 

"Sekarang alhamdulilah yang di bawah dapat program dari pemerintah subsidi, kelompok yang di atas sudah diselesaikan dengan pasar. Nah, yang di tengah sekarang udah ada jalan keluarnya," pungkasnya. 

Dinilai gagal

Namun, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Algoritma Research and Consulting menunjukkan kenyataan sebaliknya.

Program rumah susun (rusun) dengan DP Rp 0, penanganan banjir, dan penanganan kemacetan dianggap gagal diatasi Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana memaparkan hasil survei tersebut dalam diskusi online hasil survei bertajuk

“Tantangan Penjabat Gubernur DKI Menyongsong Pemilu Serentak dan Pemindahan IbuKota” pada Minggu (9/10/2022). 

“Program yang dianggap gagal adalah perumahan DP 0 dan juga bagaimana Gubernur Anies Baswedan mengatasi banjir dan juga mengurangi kemacetan,” kata Aditya.

Hasil survei tersebut menunjukkan, 23,9 persen responden menganggap program rumah dengan Rp 0 gagal.

Kemudian, 19,8 persen responden memilih penanggulangan banjir sebagai program gagal, sedangkan 16,7 persen responden menganggap program mengatasi kemacetan Jakarta gagal.

Survei ini telah dilakukan oleh Algoritma Research and Consulting terhadap 420 di enam kota/kabupaten di DKI Jakarta.

Hasil survei mewakili pendapat masyarakat Jakarta usia dewasa atau pemilih (17 tahun ke atas).

Margin of error diperkirakan kurang lebih 4,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan pada 27 September sampai 3 Oktober 2022 melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner.

Dikuliti DPRD: Tidak laku hingga sepi peminat

DPRD DKI menguliti kegagalan dari kebijakan dp 0 rupiah yang digagas Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari mengatakan dalam draf perubahan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD) tertulis bahwa batas penghasilan maksimal pemohon rumah DP Rp 0 adalah Rp 14 juta per bulan.

Padahal, rumah DP Rp 0 yang menjadi salah satu janji kampanye Anies saat Pilkada DKI 2016 awalnya diperuntukkan bagi warga yang penghasilannya maksimal Rp 7 juta per bulan.

Dengan adanya perubahan batas penghasilan maksimal itu, maka warga kalangan menengah ke atas bisa mengikuti program rumah DP Rp 0. 

"Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp 14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual, yaitu hanya 481 unit," ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari.

Selain perubahan batas maksimal penghasilan, Anies juga menurunkan target pembangunan hunian DP Rp 0.

Dalam RPJMD sebelum perubahan, Anies menargetkan membangun 232.214 unit rusunami DP Rp 0.

Sebanyak 14.000 unit akan dibangun oleh badan usaha milik daerah (BUMD), sementara sisanya akan dibangun melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta pengembang swasta.

Namun, dalam draf perubahan RPJMD, Anies hanya menargetkan pembangunan 10.460 unit rumah. Sebanyak 6.971 unit rumah akan dibangun oleh BUMD, sedangkan sisanya akan disediakan oleh pengembang swasta.

"Target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit," kata Eneng.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter sempat menilai program rumah DP Rp 0 sepi peminat dan belum menjangkau warga DKI yang belum memiliki rumah.

"Yang sudah dia bangun dan itu pun di Jakarta Barat masih kosong, ini ada apa. Terus Dinas Perumahan ini selaku yang menjalankan program ini kok kelihatannya santai-santai saja, ini sudah tiga tahun, tidak terasa," ujar Jupiter, Jumat (16/10/2020).

"Jadi program DP Rp 0 ini menurut saya belum berhasil," sambung dia. 

Selain dinilai tidak laku, rumah DP Rp 0 juga disebut mengalami kendala penjualan.

Banyak warga yang ditolak permohonannya untuk pendaftaran rumah DP Rp 0 karena masih memiliki tanggungan kredit lain yang belum dilunasi.

Rata-rata memiliki tanggungan cicilan lain, seperti kredit sepeda motor.

Beberapa juga memiliki pinjaman online.

Padahal, Anies sempat ingin merevisi teknis pendaftaran rumah DP Rp 0 agar pemohon yang gagal lolos verifikasi kredit bank masih dapat kesempatan untuk memiliki unit hunian DP Rp 0.

"Kita menginginkan agar beberapa persyaratan-persyaratan teknisnya dilakukan revisi, sehingga memudahkan bagi masyarakat yang mau berpindah dari sistem pembiayaan tanpa perbankan masuk ke dalam sistem pembiayaan yang menggunakan bank," kata Anies seusai groundbreaking rumah DP Rp 0 di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).  

Sindiran ke Dedi Mulyadi

Sementara itu, Anies Baswedan turut menanggapi terkait program barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di wilayahnya. 

Menurutnya, barak militer itu terbukti efektif dalam mendidik prajurit, bukan pelajar.

Ia melanjutkan masalah pendidikan sebenarnya harus diselesaikan secara pendidikan.

"Masalah kependidikan diselesaikan secara pendidikan. Masalahnya di mana? Apakah sederhana? Tidak lah tapi itu namanya menyelesaikan masalah," katanya seperti dikutip dari YouTube Tretan Universe pada Senin (21/7/2025).

Anies melanjutkan semua elemen yang terlibat di dalam pendidikan harus dibenahi. 

Pasalnya, karakter anak terbentuk dari pengaruh lingkungan di mana mereka tinggal. 

"Gurunya enggak dikoreksi, orang tuanya enggak dikoreksi, lingkungannya enggak dikoreksi, karena munculnya kejadian (anak nakal) yang tidak seperti diharapkan itu kan anak ini produk didikan di mana? Di rumah, di sekolah, di lingkungan," jelasnya. 

Anies melihat yang sering terjadi ialah anak kerapkali disalahkan ketika perilakunya tidak sesuai harapan. 

Padahal, tidak sepenuhnya kesalahan itu ada pada anak. 

"Barangkali dia salah asuh, jadi begitu kita ambil anak itu, dipindahkan ke tempat lain, kita tidak mengoreksi problem yang membuat anak ini menjadi begini," tambahnya. 

Anies mengatakan kebijakan yang mendapatkan riuh tepuk tangan masyarakat belum tentu benar.

Sebaliknya, justru yang sepi dari tepuk tangan itu lah yang menjadi sebuah jawaban permasalahan selama ini. 

"Tidak selamanya yang ditepuk tangan itu benar, dan tidak selamanya yang namanya solusi itu dapat tepuk tangan," pungkasnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya