Selalu Ngebantah saat Rapat, Kepala Dinsos DKI Jakarta Kena Semprot Anggota Komisi E
Kadinsos DKI, Iqbal Akbarudin kena semprot anggota Komisi E DPRD saat rapat pembahasan APBD Perubahan 2025, Rabu (24/7/2025).
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Nur Indah Farrah Audina
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Iqbal Akbarudin kena semprot anggota Komisi E DPRD saat rapat pembahasan APBD Perubahan 2025, Rabu (24/7/2025).
Momen tersebut terjadi saat sejumlah anggota dewan meminta penambahan belanja kursi roda dan tongkat alat bantu jalan untuk kebutuhan warga penyandang disabilitas atau penyintas stroke.
Pada APBD Perubahan, Dinsos mengusulkan belanja kursi roda dan tongkat sekitar puluhan unit yang dianggap kurang oleh anggota dewan.
Berdasarkan hasil reses, sejumlah anggota dewan kerap menerima aspirasi masyarakat yang meminta bantuan kursi roda dan tongkat.
Muncul usulan agar di APBD Perubahan 2025 Dinsos DKI Jakarta menambahkan belanja kursi roda dan tongkat hingga ratusan unit.
Tetapi respons Kepala Dinsos DKI Jakarta seolah tak sepakat, dia khawatir belanja yang terlalu banyak tidak terserap.
Respons itu menuai tanggapan sinis dari anggota Komisi E, bahkan Kepala Dinsos DKI Jakarta dianggap selalu membantah.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi E, Ramly HI Muhammad yang menilai Kepala Dinsos DKI Jakarta sebaiknya diganti.
"Kalau bapak enggak mau, saya minta bapak diganti aja. Selalu ngelawan dia. Ini kan buat pelayanan. Tadi kan sudah dikasih tau pak Yudha beli sampe 10 sudah habis, karena lapor ke bapak enggak ada sudah habis," kata Ramly.
Sementara itu, Sekretariat Komisi E, Justin Adrian Untayana mengatakan, DKI Jakarta memiliki populasi 11 juta jiwa dan penyandang disabilitas cukup banyak.
"Kalau mau ambil 15 persennya saja, itukan sudah satu setengah juta lebih, belum lagi yang bertambah. Ada yang kecelakaan, angka ini akan terus bertambah," kata Justin.
Anggota DPRD yang selalu turun ke masyarakat kerap mendapatkan aspirasi, termasuk permintaan bantuan kursi roda dan tongkat alat bantu jalan.
"Saya kira wajar kita meminta fasilitas seperti ini ditambah. Jadi semestinya kepala Dinas Sosial enggak usah sensitif atau melarang mencoba menahah aspirasi, toh postur anggaran kita memungkinkan," tegas dia.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.