DPRD DKI Bongkar Praktik Calon Program Pangan Bersubsidi, Pramono Malah Ragu: Rasanya Tak Mungkin

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menyoroti praktik percaloan pendistribusian pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Hal ini disampaikannya setelah mendapat keluhan dari warga Kelurahan Pisangan Timur, Pulo Gadung, Matraman, Jakarta Timur.

Politikus senior PKS ini bilang, banyak warga mengeluh kesulitan ketika mengakses bantuan pangan subaidi melalui sistem daring.

Alhasil, warga pun terpaksa menggunakan jasa tak resmi pihak ketiga untuk mendapatkan akses.

Warga pun diminta tambahan biaya oleh oknum yang mengaku bisa mempercepat dan mempermudah pengambilan bantuan.

“Ini jelas melenceng dari tujuan awal program,” kata politikus yang akrab disapa Ustaz MTZ itu.

Menurutnya, pendistribusian bantuan seharusnya dilakukan secara transparan dan langsung menjangkau penerima manfaat tanpa perantara.

Praktik semacam ini pun dinilainya sangat merugikan masyarakat kecil dan mencederai semangat keadilan sosial dalam program bantuan pemerintah.

Oleh karena itu ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi sistem distribusi bantuan pangan subsidi.

Pelaksanaan program tersebut pun wajib diawasi, sehingga bila ada penyimpangan buda langsung ditindak tegas.

“Kita perlu mekanisme yang adil dan bebas dari penyalahgunaan,” tuturnya.

Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bakal memperketat proses pendistribusian pangan bersubsidi bagi pemegang KJP.

“Tentunya pengawasan akan kami lakukan untuk hal berkaitan dengan pengguna KJP maupun subsidi pangan yang diberikan untuk itu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jumat (25/7/2025).

Orang nomor satu di Jakarta ini pun mengakui masih adanya kekurangan dalam proses pendistribusian pangan bersubsidi ini.