Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Belum Merata, Komisi E: Idealnya Satu Per Kecamatan
Anggota Komisi E DPRD DKI, Fatimah Tania Nadira Alatas, menyoroti distribusi Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta yang dinilai belum merata.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Nur Indah Farrah Audina
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, menyoroti distribusi Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta yang dinilai belum merata.
Menurut Tania, uji coba program yang digelar Pemprov DKI di 40 sekolah swasta belum mencakup semua kecamatan.
Padahal, idealnya tiap kecamatan memiliki setidaknya satu sekolah swasta gratis yang bisa diakses masyarakat menengah ke bawah.
“Program sekolah gratis ini baik, tapi harus dijalankan secara adil dan merata,” kata Tania dikutip TribunJakarta.com, Kamis (31/7/2025).
Ia menegaskan, pendidikan tingkat SMP dan SMA adalah kebutuhan mendasar yang langsung dirasakan masyarakat. Namun faktanya, akses terhadap sekolah gratis masih timpang di sejumlah wilayah.
Tania mencontohkan, di Daerah Pemilihannya (Dapil) 5 Jakarta Timur hanya ada satu sekolah swasta gratis, yakni SMKS Laboratorium Jakarta di Pondok Kopi.
“Di Kecamatan Kramatjati malah tidak ada SMA negeri sama sekali. Warga terpaksa menyekolahkan anak ke sekolah swasta yang biayanya cukup mahal,” ungkapnya.
Karena itu, Tania meminta Dinas Pendidikan DKI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang lebih inklusif agar program benar-benar dirasakan oleh seluruh warga.
“Masalah akses terhadap sekolah, khususnya SMP dan SMA, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan ke depan,” tegasnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mulai menguji coba Program Sekolah Swasta Gratis sejak Juli 2025.
Sebanyak 40 sekolah swasta ditunjuk sebagai percontohan dengan total 4.932 siswa yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah.
Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi warga yang kesulitan masuk sekolah negeri karena keterbatasan kuota.
Namun, sejumlah pihak, termasuk DPRD DKI, menilai distribusinya harus lebih merata agar setiap kecamatan memiliki sekolah yang dapat diakses warga menengah ke bawah tanpa biaya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.