Sudewo Terpojok Ngaku Salah Tapi Warga Murka Bakal Demo, Tabiat Buruk Bupati Disorot Diminta Mundur

Tabiat Bupati Sudewo

Penasihat hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa 13 Agustus tidak akan dibatalkan.

Gulo menyebut masih ada hal lain yang perlu diprotes.

“13 Agustus bukan sekadar bicara soal pajak. Kami hadir tanggal 13 untuk memenuhi undangan Bupati yang minta 50 ribu orang datang."

"Kami hendak memperingatkan Bupati Sudewo, hentikan arogansimu dan karakter yang menurut warga sangat buruk sekali,” ungkapnya pada wartawan di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8/2025) siang. 

Direktur Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai itu mengatakan, selain soal kebijakan terkait pajak, karakter kepemimpinan Bupati Sudewo harus diubah dan diperbaiki.

“Saya pikir kata-kata maaf dari Bupati hanya gombal saja itu, karena dia bolak-balik berubah-ubah."

"Saat Pilkada mengatakan tidak akan menaikkan pajak. Begitu naik bilang bukan saya yang menaikkan, saya hanya melaksanakan. Begitu sudah ditanggapi dia bilang ini untuk kepentingan masyarakat, macam-macam yang berubah-ubah,” tutur dia.

Mengenai substansi kebijakan terkait tarif PBB-P2, menurutnya memang sejak awal harus dibatalkan.

“Pemimpin harus merakyat dan merasakan penderitaan rakyat. Jangan asal muni, ilmu ‘cocotlogi’ bupati tolong hentikan,” tandas dia.

Dituntut Mundur

Korlap Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyatakan bahwa warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tetap akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

Meskipun demikian, warga tetap akan menggelar demo besar-besaran di Alun-Alun Pati.

Sebab, kata Teguh, demo itu digelar dengan tujuan utama untuk mendesak agar Sudewo diganti atau mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Teguh mengatakan alasannya tidak hanya disebabkan kebijakan kenaikan PBB tersebut, tetapi juga karena masalah-masalah lain terkait tata kelola Pemerintahan Kabupaten Pati yang dianggap buruk.