''Zaki Jual Kue Lepas Magrib'' Cerita Anggota DPRD DKI Temukan Anak Putus Sekolah di Cengkareng

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CENGKARENG - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim menceritakan awal mula dirinya menemukan anak-anak putus sekolah di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Politisi PAN itu mengaku sangat kaget saat pertama kali bertemu langsung anak-anak di Jakarta yang tak mampu sekolah karena terhalang faktor ekonomi.

Hal itu setelah ia bertemu dengan Zaki, seorang anak yatim yang menjajakan kue keliling di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng.

“Awalnya saya tidak pernah dengar ada yang putus sekolah, karena setiap reses saya selalu ketemu adik-adik ini. Tapi tidak pernah ada cerita soal itu,” ujar Lukman usai bertemu anak-anak putus sekolah di kantor RW 06, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/8/2025).

Diceritakan Lukmanul, dirinya dua kali sepekan, tepatnya seusai Magrib, dirinya memang rutin  menyusuri wilayah Cengkareng yang merupakan daerah pemilihannya.

Saat itulah ia bertemu Zaki, yang dengan polosnya bercerita tentang kondisinya.

"Zaki ini tiap hari keliling jualan kue buat bantu ibunya sedangkan ayahnya sudah meninggal," kata Lukmanul menceritakan sosok Zaki.

Berkaca dari kisah pilu Zaki, Lukmanul kemudian mengumumkan bagi warga yang mengetahui ada anak putus sekolah untuk segera melapor padanya.

Hasilnya, hanya dalam hitungan hari, hingga saat ini tercatat ada 48 anak putus sekolah yang melapor padanya.

Mayoritas anak putus sekolah berada dari Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Semanan, dan Tegal Alur, Kalideres.

“Dari situ saya umumkan, siapa saja yang putus sekolah, segera datang. Baru belum sebulan, yang masuk data sudah 48 orang,” katanya.

“Saya sempat tidak percaya kalau di DKI itu ada anak putus sekolah. Ternyata ini semua saudara saya, anak-anak saya, adik-adik saya," lanjut Lukmanul.

Saat ini, sejumlah anak putus sekolah itu sudah bisa mengenyam pendidikan.

“Dinas Pendidikan langsung turun. Beberapa anak sudah bisa bersekolah. Di Cengkareng ini, katanya ditempatkan di SKB 07 (sekolah paket),” ujarnya.

Namun, Lukmanul mengingatkan agar penempatan anak di sekolah disesuaikan dengan usia dan kondisi. 

“Jangan sampai nanti ada yang ketuaan di kelas 1 SD. Semua anak punya hak yang sama untuk sekolah, bahkan sampai kuliah," tuturnya.

Selain persoalan sekolah, Lukmanul menyoroti akses dan kesejahteraan anak-anak ini. 

“Ada yang belum dapat KJP, belum punya kartu Jaklingko. Padahal sekolahnya jauh, mereka jalan kaki semua,” ujarnya.

Ia berharap Pemprov DKI segera mengatasi persoalan ini secara menyeluruh, termasuk mempercepat distribusi bantuan pendidikan dan transportasi.

Pasalnya, anggaran pendidikan DKI yang mencapai Rp3,4 triliun pada 2026 untuk subsidi KJP sudah seharusnya  tak boleh ada satu pun anak Jakarta yang terabaikan.

“Anak-anak ini harapan kita. Mereka berhak mendapat masa depan yang lebih baik,” ucap Lukmanul.