Daripada Digusur Pedagang Pasar Barito Usul Solusi Alternatif, Minta Pemprov DKI Buka Dialog

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Advokasi Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar (SP3), Fahmi Akbar menyayangkkan tidak adanya ruang dialog partisipatif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para pedagang di Pasar Barito, Jakarta Selatan.

Menurut Fahri, para pedagang sebenarnya terbuka terhadap penataan asalkan tetap melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Bahkan, sejumlah alternatif solusi telah diajukan sebagai bentuk itikad baik pedagang untuk mencari jalan tengah.

"Misalnya, ditawarkan pihak pedagang untuk merelakan kiosnya dibongkar, asalkan dapat akses ke taman,"

"Itu kan sebenarnya alternatif-alternatif yang bisa menjadi titik temu," kata Fahri saat berbincang dalam program Tribun Talks bersama TribunJakarta.com, Selasa (12/8/2025).

Namun, hingga saat ini, menurut Fahri, Pemprov DKI belum pernah melakukan dialog secara partisipatif dengan para pedagang.

Hal ini membuat para pedagang merasa bingung harus menyampaikan aspirasi mereka ke mana.

"Ini yang menurut kami perlu dikaji ulang. Artinya, ayo dong dilibatkan para pedagang UMKM ini. Ini kan juga amanat konstitusi," tegasnya.

Fahri juga menekankan pentingnya melindungi sektor UMKM, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ia mengatakan, mengacu data Kamar Dagang dan Industri (Kadin), UMKM menyumbang hampir Rp9.580 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja.

"Apalagi kita sedang menghadapi tantangan besar soal lapangan kerja. Jangan sampai penataan malah mengorbankan yang selama ini berkontribusi besar," ujarnya.

Padahal, kata dia, kios-kios pedagang yang saat ini terdampak baru saja direvitalisasi pada 2022, di masa akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan

Para pedagang juga rutin membayar retribusi kepada Pemprov DKI.

"Ada 137 kios. Kalau kita hitung sejak 2022 sampai 2025, total sumbangan dari mereka ke kas daerah mencapai sekitar Rp9,37 miliar," ungkap Fahri.