Saat Ada Balita Meninggal Karena Digerogoti Cacing, DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta 'Make Sense'

TRIBUNJAKARTA.COM - Seorang balita berjenis kelamin perempuan bernama Raya asal Sukabumi, Jawa Barat kini tengah menjadi perbincangan netizen.

Balita berusia 3 tahun tersebut meninggal dunia pada 22 Juli 2025, karena tubuh mungilnya dipenuhi cacing.

Ketua Tim Penanganan Keluhan RSUD R Syamsudin SH, dr Irfanugraha Triputra menuturkan, Raya tiba di IGD RSUD R Syamsudin SH pada 13 Juli 2025 sekitar pukul 20.00 WIB.

Kala itu Raya dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. 

Dia dibawa menggunakan ambulans oleh tim relawan Rumah Teduh.

“Menurut pihak keluarga, sehari sebelumnya Raya hanya mengalami gejala demam, batuk, dan pilek,” ujar dr Irfanugraha dikonfirmasi dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com.

Awalnya dokter menduga Raya kehilangan kesadarakan karena oleh TBC paru. 

Pasalnya ayah Raya, Udin (32) menderita TBC Paru.

Akan tetapi, saat sedang menjalani observasi di IGD, tim dokter melihat cacing berukuran lebih dari 15 cm keluar dari hidung Raya.

"Kemungkinan tidak sadarnya ada dua, antara faktor TBC atau karena infeksi cacing," jelas dr Irfan.

Lalu Raya mendapatkan perawatan di ruang PICU (Pediatric Intensive Care Unit).

Selama perawatan, kondisi Raya tidak membaik. 

Menurut Irfanugraha, infeksi cacing gelang (ascaris) yang dialaminya sudah sangat parah dan menyebar ke organ vital, seperti paru-paru dan otak.

Dia menjelaskan, keluarnya cacing dari hidung menandakan bahwa cacing sudah menjalar hingga saluran pernapasan atau saluran pencernaan bagian atas.

"Ini cenderung terlambat. Cacingnya sudah banyak sekali di dalam pencernaan dan sudah berukuran besar-besar," terang dia.

Berdasarkan video yang diunggah Rumah Teduh, lebih dari satu kilogram cacing hidup dikeluarkan dari tubuh Raya.

"Sudah lebih dari 1 Kg cacing dikeluarkan dari badannya, tapi tidak juga habis-habis," tulis Rumah Teduh di Instagram.

Kembali dalam unggahan Rumah Teduh, di tengah kondisi kritis Raya, relawan harus menghadapi birokrasi yang cukup rumit.

Hal itu dikarenakan Raya tidak memiliki kartu identitas maupun BPJS. 

Mereka hanya diberi waktu 3x24 jam untuk mengurus administrasi.

Perjuangan mengurus berkas ini membuat relawan harus berpindah-pindah dari dinas sosial, dinas kesehatan kota, hingga kabupaten.

Bahkan mereka sempat disarankan untuk memindahkan Raya ke rumah sakit dengan fasilitas lebih kecil.

Perjuangan tim relawan mendapatkan fasilitas kesehatan BPJS untuk Raya sia-sia, karena mereka tidak mampu mengejar target waktu yang diberikan.

Pihak rumah sakit akhirnya menetapkan Raya sebagai pasien dengan pembayaran tunai.

Tim relawan pun akhirnya menggunakan dana terbatas mereka untuk membiayai seluruh perawatan Raya.

“Tagihan rumah sakit di hari ketiga sudah mencapai belasan juta rupiah. Saat Raya meninggal, jumlahnya hampir Rp23 juta,” ungkap relawan dalam video yang viral itu.

Dalam unggahannya, tim relawan sempat menyatakan kekecewaan mereka terhadap sistem birokrasi layanan kesehatan.

Kepala Desa Cianaga, Wardi Sutandi, meberikan penjelasan lebih dalam mengenai kondisi keluarga Raya. 

Dia membenarkan bahwa kedua orang tua Raya mengalami gangguan jiwa (ODGJ), sehingga pengasuhan terhadap Raya kurang optimal.

Raya dan keluarga bahkan tidak memiliki dokumen identitas sama sekali.

Mereka tinggal di rumah panggung yang terbuat dari kayu, sementara di bawahnya adalah kandang ayam.

DPR Minta Rp50 Juta Per Bulan

Di saat netizen tengah berduka atas kepergian Raya, muncul polemik tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR RI yang telah diberlakukan sejak Oktober 2024 lalu. 

Pihak DPR menilai, besaran yang diberikan itu wajar dan masuk akal.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, tunjangan perumahan diberikan sebagai pengganti rumah dinas yang sebelumnya pernah disediakan negara untuk para anggota DPR. 

Besaran Rp 50 juta, menurut dia, sudah sebanding dengan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta. 

“Saya kira make sense (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas,” ujar Adies, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025). 

Adies menuturkan, rata-rata biaya sewa kos di sekitar Senayan sebenarnya hanya Rp 3 juta per bulan. 

Namun, para anggota DPR membutuhkan rumah dengan fasilitas penunjang lain yang lebih lengkap dan tidak bisa dipenuhi oleh indekos. 

Alhasil, banyak anggota DPR RI yang akhirnya memilih untuk menyewa rumah dibandingkan indekos. 

“Kalau daerah sini (Senayan) Rp 40 sampai Rp 50 jutaan juga (besaran sewa rumahnya),” kata dia. 

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, dalam besaran tunjangan perumahan juga sudah termasuk biaya jasa sopir dan pembantu rumah tangga. 

Pernyataan tersebut disampaikan Adies untuk sekaligus membantah narasi yang menyebut anggota DPR menerima gaji pokok bulanan hingga Rp 100 juta.

Akan tetapi kelompok masyarakat sipil berpendapat berbeda. 

Kebijakan tersebut justru dianggap tidak pantas di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya