Saat Warga Ancol Susah Bayar Kontrakan dari Pendapatan Rp30 Ribu, DPR Terima Tunjangan Puluhan Juta

Warga yang tinggal dalam gang sempit di Kampung Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara, masih jauh dari kata layak.

TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO
HIDUP PAS-PASAN - Sukatma (50), warga Kampung Tongkol, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara yang sehari-harinya bekerja serabutan jadi tukang servis. Ia merasakan ketidakadilan mendengar berita soal gaji dan tunjangan DPR yang mencapai puluhan juta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN - Kehidupan Sukatma (50), warga yang tinggal dalam gang sempit di Kampung Tongkol, Jalan Tongkol Dalam, RT 07 RW 01, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, masih jauh dari kata layak.

Sukatma dan keluarga kecilnya hanya bisa bertahan hidup dengan penghasilan pas-pasan, sementara di sisi lain ia harus menyaksikan pemberitaan soal tunjangan anggota DPR yang mencapai puluhan juta rupiah.

Sukatma sudah tinggal di kawasan permukiman padat penduduk itu selama 25 tahun.

Ia hidup bersama istri dan seorang anak di rumah kontrakan kecil dengan biaya sewa Rp 600 ribu per bulan.

Sehari-hari, Sukatma bekerja serabutan.

Kadang ia mendapat upah dari jasa servis kipas angin atau televisi, namun tidak selalu ada.

Jika sedang beruntung, ia bisa membawa pulang Rp 30 ribu sehari.

Namun, jika tidak ada pesanan, ia pulang dengan tangan kosong.

"Kadang sehari Rp 30 ribu, kalau ada yang servis. Kalau lagi nggak ada ya nggak ada," katanya, Jumat (22/8/2025).

Istrinya, yang berjualan nasi uduk, menjadi penopang utama ekonomi keluarga.

Namun hasil dagangan juga tidak selalu laris.

Sering kali dagangan sisa banyak dan modal belum kembali.

"Penghasilan sebulan nggak tentu. Kadang jualan nasi uduk aja masih separuhnya aja kadang nggak laku, sisa banyak," tutur Sukatma.

Meski hidup serba terbatas, mereka tetap berusaha menutup kebutuhan pokok, terutama untuk biaya kontrakan.

Sukatma mengaku, jika tidak ada tambahan dari istrinya, ia akan kesulitan.

"Mungkin kalau saya nggak dibantuin istri nggak dapet, berat. Kalau sendirian kadang nggak ada yang servis, ya nggak dapet apa-apa," ungkapnya.

Ketika mendengar kabar bahwa anggota DPR bisa menikmati gaji dan tunjangan puluhan juta rupiah per bulan, Sukatma merasa ada ketidakadilan yang mencolok.

Menurut Sukatma, anggota DPR seharusnya benar-benar menjadi wakil rakyat yang merasakan denyut kehidupan masyarakat bawah.

Namun kenyataannya, kata dia, jarak kehidupan rakyat kecil dengan para wakilnya semakin lebar.

"Ya sangat tidak adil sih. Masyarakat dalam keadaan seperti ini, sudah nyari uang, jangankan ratusan juta, ibarat kata kita buat bayar kontrakan aja mesti nyari sono-nyari sini. Sementara anggota DPR kita gajinya sangat luar biasa," tegasnya.

"Nggak adil, padahal mereka wakil rakyat. Tapi bukan mewakili rakyat berarti kalau gitu dong," tutup Sukatma.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved