Politikus PDIP Deddy Sitorus Sebut Pernyataannya Dipelintir Buzzer, Persis Kasus Video Ahok

TRIBUNJAKARTA.COM - Politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus angkat bicara soal video lawas dirinya di sebuah talkshow stasiun TV yang kembali viral di media sosial. 

Potongan video itu seolah memberikan framing bahwa DPR tidak ingin disamakan dengan rakyat jelata. 

Sontak, Deddy langsung menerima banjir hujatan dari netizen. 

Ia pun memberikan klarifikasinya terkait pernyataannya yang telah dipelintir buzzer. 

Deddy meluruskan saat itu host di acara tersebut membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja UMR. 

Menurut Deddy, hal itu tidak bisa dibandingkan karena profesi yang tidak setara. 

"Ya enggak bisa sama dong, anda membandingkan gaji menteri dengan cleaning service, enggak sama dong. Ini bukan soal status ya, tapi soal gaji. Nah, saya bilang itu sesat logika. Tapi, sama buzzer ini, motong video dibuat seolah-olah hanya pernyataan "jangan samakan DPR dengan rakyat jelata." Woh jahat banget kalian, tapi rendahan sih," ujar Deddy dikutip dari akun Instagramnya pada Jumat (23/8/2025). 

Framing yang dilakukan para buzzer kepada dirinya, kata Deddy, mirip dengan pola penyerangan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

"Ini kayak dulu orang yang memotong video Ahok. Dipotong lalu dibuat seolah-olah begini. Saya juga sekarang dihajar komentar-komentar buzzer di mana-mana, masya Allah," katanya. 

Dicurigai 'digoreng'

Deddy Sitorus, ikut merespons terkait isu soal tunjangan perumahan anggota DPR yang tengah menuai polemik di masyarakat. 

Menurutnya, isu tunjangan perumahan yang mencuat sengaja digoreng para buzzer.

Deddy menilai tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR bukan lah pendapatan pribadi. 

Namun, salah satu fasilitas yang sudah diatur dalam undang-undang keuangan negara. 

"Tunjangan perumahan itu bukan pendapatan anggota dewan, itu adalah biaya yang dipakai misalnya tunjangan bensin, ya beli bensin, tunjangan perumahan ya untuk rumah. Apakah itu hanya (berlaku) di DPR? Ya enggak," katanya seperti dikutip dari Instagramnya yang tayang pada Sabtu (23/8/2025). 

Ia menegaskan tunjangan itu juga didapat oleh profesi yang setara dengan anggota dewan, seperti jajaran direksi BUMN, Menteri, Dirjen, Wakapolri hingga Kapolri. 

Deddy melanjutkan tunjangan itu telah melalui mekanisme audit dan pengawasan ketat. 

"Kalau itu tidak beralasan atau melanggar aturan, itu tidak diizinkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, jangan bentur-benturkan ya," katanya. 

Politikus PDI P yang pernah berdebat hingga nyaris jotos dengan Wamenaker, Noel Ebenezer itu pun mencium adanya pihak-pihak yang sengaja 'menggoreng' isu ini. 

"Ini pesanan siapa nih? Partai Gajah Mabok atau Fufufafa? Gue enggak ngerti tapi kabarnya Rp 8 miliar dibayarin, diorkestrasi buzzer itu," katanya. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya