DPRD Jakarta Minta BUMD Tak Bergantung pada APBD: Saatnya Berpikir Kreatif

Tayang: Jumat, 24 Oktober 2025 18:42 WIB | Diperbarui: Senin, 10 November 2025 16:44 WIB

Editor: Jaisy Rahman Tohir

DPRD Jakarta

KOMISI B DAN BUMD - Komisi B DPRD Jakarta saat rapat bersama eksekutif dan jajaran BUMD di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Baca Selanjutnya:

Peringati Hari Kartini, Jamkrindo Perkuat Pembinaan Warga Binaan di Lapas Tangerang

TRIBUNJAKARTA.COM - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperkuat inovasi dan menerapkan pola pembiayaan kreatif (creative financing). Hal itu untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal daerah.

Koordinator Komisi B sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pemotongan anggaran sebesar Rp15 triliun menuntut BUMD berperan lebih aktif. Terutama mendukung program pembangunan.

“BUMD harus bisa berperan lebih aktif mendukung kemajuan masyarakat Jakarta melalui pola creative financing,” ujar Basri saat menghadiri rapat bersama eksekutif dan jajaran BUMD di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/10).

Menurut dia, BUMD-BUMD bisa berinovasi seperti PAM Jaya yang menerapkan pola creative financing.

“Pola seperti yang dilakukan PAM Jaya bisa diterapkan di BUMD lain agar pembiayaan program tidak selalu bergantung pada APBD,” terang Basri.

Ia menambahkan, pemotongan anggaran menyebabkan penundaan sejumlah kegiatan fisik. Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan perputaran ekonomi. Sebab melibatkan banyak tenaga kerja lapangan.

“Ketika kegiatan fisik tertunda, tukang, mandor, arsitek, dan sektor material ikut terhenti. Padahal kita sedang dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Basri.

Karena itu, Gubernur DKI Jakarta meminta agar BUMD lebih aktif menggandeng pihak swasta melalui skema kerja sama business to business (B2B). Sehingga program tetap berjalan tanpa membebani APBD.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menegaskan, BUMD memerlukan inovasi.

Tujuannya, memperkuat daya saing dan kinerja BUMD di berbagai sektor, termasuk keuangan, wisata, kawasan, properti, dan pangan.

“Bank DKI misalnya. Sebelum melangkah ke proses IPO, persoalan Non-Performing Loan (NPL) harus benar-benar diselesaikan,” ungkap Nova.

BUMD seperti Ancol dan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), perlu memanfaatkan ase secara optimal. Dengan begitu, tidak tertinggal dari kawasan wisata dan industri lain.

“BUMD harus mulai berpikir kreatif dalam pembiayaan dan pengembangan aset supaya lebih produktif,” kata Nova.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), lanjut Nova, harus menjadi momentum bagi BUMD meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui inovasi dan efisiensi.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada Penyertaan Modal Daerah (PMD). Saatnya berpikir kreatif untuk menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan PAD,” pungkas Nova.