DPRD DKI Komitmen Dukung Kepemimpinan Pramono–Rano Bangun Jakarta Maju dan Berkeadilan

TRIBUNJAKARTA.COM - DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen mendukung penuh kepemimpinan Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DPRD Provinsi DKI Jakarta berperan aktif dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. 

Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program prioritas. Mulai dari penataan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga pengembangan ruang terbuka hijau dan sarana olahraga di berbagai wilayah.

Perwujudan dukungan tersebut melalui pembahasan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Termasuk peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penanganan banjir, kemacetan, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM. 

DPRD juga mendorong percepatan transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap berakar pada nilai kebersamaan dan keadilan sosial.

Harapannya, kolaborasi itu mampu menjawab berbagai tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Kepemimpinan Pramono–Rano memiliki visi yang selaras dengan semangat pembaruan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, terdapat tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode. 

Yaitu, pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. Demikian ungkap Wibi usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Dalam kesempatan itu, Wibi mengapresiasi capaian kinerja Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun terakhir. Yakni, 97 persen terselesaikan. Sedangkan 3 persen lagi masih berproses.

"Poin pertama adalah tentang banjir di Jakarta. Yang kedua adalah kemacetan. Dan ketiga adalah masalah kemiskinan," ujar Wibi.

Menurut dia, prioritas normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi jangka panjang dalam penanganan banjir. Begitu pula dengan penguatan transportasi publik, seiring dengan pelayanan Transjakarta yang semakin luas hingga wilayah penyangga.

"Adanya Trans-Jabodetabek ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kita support TransJakarta untuk bisa lebih ekspansi ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta," tandas Wibi.

Termasuk dengan keberlanjutan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal itu sebagai upaya menekan angka kemiskinan.

"Pak gubernur sudah membuktikan tidak ada pengurangan KJP di Jakarta. Insyaallah akan terus bertambah," ucap Wibi.

Ia menuturkan, DPRD DKI Jakarta akan terus bersinergi dengan eksekutif melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. "Kita bisa mendengar langsung dari masyarakat di lapangan," ungkap dia.