DPRD DKI Sikapi Dinamika Ekonomi Perkotaan

TRIBUNJAKARTA.COM - DPRD DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam mencermati dinamika ekonomi perkotaan yang terus berkembang. 

Berbagai kebijakan didorong agar mampu menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang. Mulai dari penguatan sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. 

Dengan pendekatan yang adaptif, DPRD DKI Jakarta berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, aspirasi masyarakat di sektor ekonomi menjadi sorotan dalam hasil masa reses ke-2 DPRD DKI Jakarta Tahun Sidang 2025–2026.

Beberapa program terkait dengan perekonomian di ibukota menjadi sorotan bagi kalangan politisi di DPRD DKI Jakarta. Terlebih, Jakarta menuju kota global.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Penyampaian Hasil Reses ke-2 yang dibacakan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad, Senin (30/3).

Wakil Ketua DPRD Basri Baco memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani, Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino, dan Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah.

Penguatan UMKM

DPRD Mendorong penguatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi perkotaan.

DPRD mencatat kebutuhan akses permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM, terutama usaha yang masih dalam tahap pengembangan.

Karena itu, dewan meminta dinas terkait mendukung bantuan permodalan bagi pelaku UMKM melalui kemudahan akses pinjaman serta penyediaan alat penunjang usaha.

Pasar Murah

Usulan lainnya, meminta pemerintah rutin menghadirkan Program Pasar Murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Masyarakat sangat membutuhkan Program Pasar Murah untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok.

Revitalisasi Pasar Tradisional

Kondisi pasar tradisional turut menjadi perhatian kalangan legislator. Sejumlah pasar butuh revitalisasi. Termasuk optimalisasi pengelolaan agar tetap memiliki daya saing.

Dinas terkait diharapkan segera melakukan revitalisasi pasar serta melanjutkan pembangunan pasar agar tidak mangkrak.

Program Pembinaan

DPRD juga mencatat kebutuhan peningkatan pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembinaan.

Secara umum, penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi langkah penting menjaga daya beli. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Jakarta.

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita