Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wasekjen DPP PKB, Jazilul Fawaid menegaskan jika Sekjen DPP PP Arsul Sani tidak melihat secara obyektif terkait pembagian kursi Wakil Ketua MPR RI pasca pengesahan revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang mulai berlaku sejak Rabu (14/3/2018) tersebut.
“Mohon Pak Arsul Sani menggunakan kacamata hukum yang benar dan objektif. Sebab, amanat UU MD3 sudah jelas dan pasti bahwa pimpinan MPR itu ada penambahan 3 Wakil Ketua,” tegas Jazilul Fawaid pada wartawan Kamis (15/3/2018).
Menurut anggota Komisi III DPR itu, kesepakatan penambahan 3 kursi Waket MPR RI itu sudah melalui proses kesepakatan dan komitmen antar fraksi di DPR/MPR RI.
“Saya khawatir Fraksi PPP tidak ikut membahas, sehingga membuat kesimpulan hukum yang salah. Jadi, FPKB mohon kepada Sekjend MPR Ma’ruf Cahyono untuk segera menyiapkan pelantikan penambahan Wakil Ketua MPR itu sesuai prosedur dan secepatnya,” jelas Jazilul Fawaid.
Baca: Ditantang Jadi Calon Presiden, Cak Imin: Kalau Lihat Jaket Merahnya, Saya Berani
"Berdasarkan perolehan suara PKB itu peringkat ke 6. Jadi UU itu sudah benar bahwa jatah kursi pimpinan itu untuk PKB yang urutan ke 6 berdasarkan perolehan suara pileg 2014," tandas Jazilul Fawaid.
Dalam pembahasan RUU MD3 tersebut Fraksi PPP dan NasDem walk out, keluar dari sidang paripurna pengesahan UUD MD3 tersebut, pada 12 Februari 2018 lalu.
Sebelumnya, Arsul Sani menyebut kalau PKB tak berhak menempatkan Ketum PKB A Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua MPR RI. Sehingga yang berhak hanya PDIP, Gerindra dan PAN.
“Jadi, kursi pimpinan MPR tidak bisa diberikan kepada PKB, karena tidak ada dasar hukumnya," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani.
Mengapa? Menurut Sekjen PPP itu, Pasal 427a Huruf c UU MD3 telah mengatur tata cara penambahan pimpinan MPR sebanyak tiga orang.
Sementara penambahan wakil ketua MPR itu hanya diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, ke-3, dan urutan ke-6.
Baca: Zulkifli Hasan Beberkan Nama-nama Calon Wakil Ketua MPR yang Baru
Dalam perolehan suara pemilu 2014 kata Arsul, partai yang meraih suara tertinggi yakni PDI-P. Selanjutnya di urutan ketiga yakni Gerindra, dan urutan keenam adalah PAN.
“Dan, PAN dalam susunan pimpinan sudah memperoleh kursi Ketua MPR, Zulkifli Hasan,” ujarnya.
Dengan demikian kata Sekjen PPP itu sesuai UU MD3, PKB tak memiliki legitimasi untuk mengisi kursi Wakil Ketua MPR.