Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ruhut Sitompul angkat bicara soal pidato Presiden Joko Widodo yang menyinggung kaus #2019GantiPresiden.
Ruhut mengatakan bahwa Jokowi memang tidak bisa pidato dengan keras.
Ia pun menertawakan kaus #2019GantiPresiden yang tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial beberapa waktu lalu.
Pantauan TribunJakarta.com, pernyataan Ruhut tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter miliknya @ruhutsitompul, Senin (9/4/2018).
Cuitan yang baru diunggah selama lima jam itu mendapatkan ratusan komentar dari netizen.
Beberapa di antaranya menilai tidak ada yang salah dengan kaus #2019GantiPresiden.
"Saya rasa sah sah saja mereka memakai atau mmbuat kaos seperti itu...toh yg milih presiden rakyat bukan diri nya sendiri tpi dengan suara rakyat...jadi santai aja dong dngan kaos mereka gx perlu kyak org kebakaran jenggot...," komentar @ema567777_ema.
"Tidak ada yg salah dg kaos Ganti Presiden 2019, kan bisa sj pa Jokowi terpilih ulang 2 periode, atau menang ada penggantinya," komentar @KusdediDeddy.
Baca: Diprotes Ibu-Ibu Soal Poligami, Hotman Paris: Jangan Marah, Justru Itu Ada Hikmahnya
Diketahui sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung kaus #2019GantiPresiden dalam sambutannya pada acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor.
"Sekarang isunya ganti lagi. Isu kaus ganti presiden 2019. Masa kaus bisa ganti presiden?," kata Jokowi, Sabtu (7/4/2018).
Jokowi menuturkan hanya ada dua hal yang bisa mendorong pergantian itu, yakni rakyat dan Tuhan.
"Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat mau berkehendak ya bisa, kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua adalah kehendak dari Allah SWT," tambahnya.
Tagar #2019GantiPresiden yang sempat menjadi trending topic di Twitter itu juga dikomentari oleh sejumlah tokoh penting.
Baca: Curhat Driver Ojol Dapatkan Rating Rendah, Gara-Gara Sumpit Hingga Uang Parkir
Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat mengenai calon presiden ke depannya.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan ada di tangan rakyat.
"Orang mau bilang ganti silahkan saja, hak dia, tapi kan kita melihat yang akhirnya rakyat yang memutuskan," ujar Luhut usai menghadiri acara Rakornas Bidang Kemaritiman DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu, (8/4/2018).
Begitu pula yang dikatakan ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menilai tagar tersebut wajar saja.
"Pertama-tama ingin menegaskan gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang sah, legal dan konstitusional. Konstitusi kita di Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun untuk memilih salah satunya Presiden dan Wakil Presiden," kata Mardani melalui keterangan tertulis, Rabu (4/4/2018).
Mardani merupakan salah satu politikus yang mempopulerkan tagar tersebut di Twitter sejak beberapa pekan lalu. (TribunJakarta.com/Rohmana Kurniandari)