Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meresmikan gedung baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Wiranto datang mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir.
Pantauan TribunJakarta.com, mengenakan kemaja warna putih dan celana panjang hitam, Wiranto tiba di gedung baru LPSK yang terletak di Jalan Raya Bogor KM 24, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur sekira pukul 09.40 WIB.
"Saya mewakili bapak Presiden RI yang tidak bisa hadir dalam acara yang sangat penting ini, selamat kepada keluarga besar LPSK yang hari ini meresmikan satu gedung baru yang sangat megah di satu wilayah yang cukup luas," kata Wiranto dalam sambutannya, Kamis (6/9/2018).
Menurutnya, peresmian gedung baru LPSK ini sejalan dengan misi pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indoensia.
"Ini sejalan dengan misi pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, dalam hal ini tentu melindungi para saksi dan korban," ujarnya.
Wiranto berharap dengan peresmian gedung baru ini, LPSK bisa lebih mengembangkan misi pemerintah dalam melindungi para saksi dan korban.
"Masih banyak laporan-laporan yang harus diselesaikan oleh LPSK, semogga dengan gedung baru ini LPSK bisa lebih mengembangan misi pemerintah dalam melindungi saksi dan korban utnuk mempermudah proses hukum," kata dia.
Peresmian gedung baru ini secara simbolis ditandai dengan penandatangan prasasti dan pemotongan pita oleh Menkopolhukam Wiranto di Lobby Kantor LPSK sekira pukul 10.50 WIB.
• Bukan Cuma Sekali Dalam Setahun, Anies Baswedan Ingin Hari Anak Dirayakan Setiap Hari
• Hadapi Mantan Klub, Pemain Bertahan Selangor FA Rindu Rekan-rekannya di Persija
• Persib Bandung Kontra Singo Edan di Bawah Bayang-bayang Madura United
Dalam kesempatan ini juga Wiranto secara simbolis menyerahkan dana kompensasi bagi sejumlah korban aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.
Dalam peresmian ini, hadir pula Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Kepala BPKP Ardan Adi Perdana, dan sejumlah perwakilan dari Komnas HAM, United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), serta beberapa orang korban tindak pidana terorisme.