Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyinggung birokrasi tingkat bawah yang menolak bantuan untuk korban gempa Palu dan Donggala.
Hal itu ia sampaikan di akun Twitternya, @MRomahurmuziy, Senin (1/2/2018).
Pada unggahannya itu ia melampirkan sebuah berita yang menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sempat menolak satu pesawat asing yang mengantarkan bantuan di Bandara Palu.
Alasan dari pihak Kemenhub karena berkaca pada pengalaman saat tsunami Aceh 2004 silam.
Maka dari itu pihak Kemenhub membatasi penerbangan internasional dan merasa Indonesia masih bisa mengatasi dari dalam negeri.
Di samping itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pihaknya akan memberikan izin bagi pesawat internasional yang ingin memberikan bantuan di Palu, namun jika sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Tentara Nasional (TNI) Angkatan Udara.
Terkait hal itu Romahurmuziy mengkritik bahwa dalam kegiatan darurat harusnya birokrasi tingkat bawah tidak perlu kaku.
Ia menambahkan koordinasi harusnya juga dimudahkan.
Sebab menurutnya, jika melihat situasi lapangan banyak masyarakat yang masih sangat membutuhkan bantuan, sementara bantuan dari daerah lain masih butuh waktu.
"Mestinya dalam situasi kedaruratan begini, birokrasi di tingkatan bawah tidak perlu kaku. Koordinasi perlu dipersangatmudahkan, karena menengok situasi penduduk disana dr televisi-televisi nasional dalam kondisi sangat membutuhkan, sementara bantuan dari mana-mana masih butuh waktu," tulisnya.
Romahurmuziy menambahkan, Presiden Joko Widodo sendiri sangat terbuka dengan bantuan internasional.
• Jokowi Bilang Butuh Waktu Pulihkan Jaringan Telekomunikasi di Palu
• Jokowi Minta Penjarahan di Palu Tak Dipermasalahkan, Dahnil Anzar: Butuh Pemimpin yang Menginspirasi
• Amerika Serikat Hingga India Tawarkan Bantuan Untuk Korban Gempa dan Tsunami di Palu-Donggala
"Padahal dari pak jokowi sudah sangat welcome. Golden time-nya hanya 3-4 x 24 jam. Yang lebih penting membuka diri atas SAR asing yang berpengalaman, karena ini soal kemampuan dan peralatan teknis," jelasnya.
Jokowi tekankan 4 hal yang harus dilakukan
Sebelumnya diberitakan, Jokowi tiba di Palu demi melakukan peninjauan di sejumlah lokasi yang terdampak gempa dan tsunami, Senin (1/10/2018).
Namun sebelumnnya Jokowi memimpin rapat terbatas membahas penanganan pascabencana bersama sejumlah menteri dan pejabat lokal di Sulawesi Tengah.