Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta belum kunjung terisi setelah ditinggal lebih dari satu bulan oleh Sandiaga Uno.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secepatnya ingin partner baru dalam memimpin Ibu Kota setelah Sandiaga Uno melepas kursi wakil gubernur DKI.
Anies mengatakan, hal paling terasa bila kursi Wakil Gubernur sudah terisi adalah dengan terbaginya tugas-tugas di DKI.
Sebab, selama menjabat seorang diri mengurusi Jakarta, seluruh tugas baik teknis maupun non teknis dilimpahkan seluruhnya kepada sang Gubernur DKI itu.
"Buat saya lebih cepat lebih baik. Sederhana saja. Paling nggak kalau ada acara, bisa bagi-bagi tugas. Sekarang (saya) semuanya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).
Dirinya juga menyebut sering menjalin komunikasi tanya-jawab kepada kedua partai pengusung terkait posisi Wagub DKI, namun hingga saat ini mereka tak kunjung memutuskan.
Terbukti dengan belum adanya surat keputusan resmi nama kandidat Cawagub DKI yang dia terima.
"Saya komunikasi terus tapi mereka belum memutuskan," imbuhnya.
Harapan Anies yang ingin segera memiliki partner di DKI terganjal dengan sikap dari dua partai pengusung yang masih belum menentukan sikapnya secara jelas.
PKS dan Gerindra sama-sama mengklaim merasa berhak mendapatkan jatah kursi Wagub DKI yang kosong.
Sang Gubernur DKI itu mewajari sikap kedua partai tersebut merupakan bagian dari sebuah proses politik. Sembari mengerjakan tanggung jawabnya sebagai Gubernur, Anies hanya bisa menunggu kapan surat keputusan nama Cawagub itu ia terima.
"Ini sebuah proses politik. Biarkan mereka menjalankan itu, dan saya menjalan pemerintahan. Nanti kalau mereka usulkan saya proses," pungkasnya.
Disindir tim kampanye Jokowi-Maruf
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menyindir koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate menyindir Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum sepakat untuk menentukan sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Johnny menilai parpol koalisi pengusung Prabowo-Sandi belum siap jika diberi amanah mengurus negara.
“Kalau urusan Wagub DKI saja bertele-tele dan susah mengambil keputusannya, maka tentu mengkhawatirkan apabila kepercayaan lebih besar mengurus negara yang lebih luas dan besar permasalahannya,” ujar Johnny di Posko Cemara, Menteng, Jakarta pusat, Rabu (31/10/2018).
Sandiaga mundur dari Wagub DKI pada Agustus 2018. Musababnya, Sandi maju sebagai calon wakil presiden. Kursi yang ditinggal Sandi masih kosong.
Lantaran Gerindra dan PKS tidak kunjungan satu suara soal sosok pengganti.
"Yang kami sampaikan adalah, bisa dibayangkan, untuk masalah DKI yang relatif bagian dari Indonesia, tidak bisa diselesaikan dengan tepat dan cepat, bagaimana mengurus negara yang lebih besar. Itu yang kami sampaikan,” katanya.
Namun, ucap Johnny, TKN Jokowi-Ma'ruf berharap Gerindra dan PKS segera menentukan sosok pengganti Sandiaga.
"Sehingga Pemerintahan Jakarta, Pak Anies Baswedan segera dibantu oleh Wakil Gubernurnya, (sehingga) pemerintahan bisa berjalan efektif, Pemerintahan dapat berjalan baik,” kata Johnny.
Tarik menarik PKS-Gerindra
Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta mulai bersuara atas stagnannya proses pemilihan calon wakil gubernur baru DKI Jakarta.
Mereka gemas karena dua partai yang punya hak mengajukan dua cawagubnya, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan Partai Gerindra, tidak kunjung menemukan kata sepakat. Selama berminggu-minggu, kondisinya masih tetap sama.
PKS bertahan dengan sikapnya yang ingin agar dua cawagub diambil dari kadernya. Sudah ada dua kader yang disiapkan, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Sementara itu, Partai Gerindra tetap merasa memiliki hak yang sama untuk ikut mencalonkan.
Sejauh ini, baru ada satu nama yang menguat dari Partai Gerindra, yaitu Mohamad Taufik. Adapun peraturannya adalah partai pengusung harus menyerahkan dua nama kandidat kepada Gubernur DKI.
Setelah itu, Gubernur akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada DPRD DKI Jakarta untuk dipilih salah satu.
Desakan partai lain Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu yang menyayangkan kejadian ini. Dia menilai, PKS dan Gerindra terlalu lama dalam memutuskan nama cawagub.
"Kami kecewa, PKS dan Gerindra terlalu lama putuskan calon wagub," ujar Sekretaris Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Mualif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).
Dia khawatir roda pemerintahan tidak berjalan jika jabatan wagub terus menerus kosong. Apalagi, masalah Ibu Kota tidak sederhana.
Mualif menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membutuhkan pendamping untuk membantu tugas-tugasnya.
"Jadi, segeralah diajukan, DPRD akan tunggu. Ini kesempatan buat partai pengusung, dikasih kesempatan kenapa harus dibikin lama sih?" kata dia.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta juga mendesak hal yang sama. PKS dan Gerindra diminta tidak berseteru akan hal ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali mengingatkan kedua partai tersebut agar lebih mementingkan warga Jakarta daripada ego partai.
"Jangan keras-kerasan terus. Wagub yang dipilih nanti adalah wagub Jakarta, bukan wagubnya PKS atau wagubnya Gerindra," ujar Ashraf.
Ashraf juga mengingatkan agar fraksi partai lain di DPRD juga diminta pendapat. Dia mengatakan, partai lain juga mewakili aspirasi masyarakat Jakarta.
Mendengar pendapat fraksi partai lain dinilai penting bagi PKS dan Gerindra. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Anies ikut mendorong dua partai pengusungnya.
Menurut Bestari, Anies memiliki hak untuk menuntut percepatan penentuan kandidat wagub kepada partai pengusung. Dia juga berpendapat partai pengusung akan langsung bekerja cepat jika ada permintaan langsung dari Anies.
"Seharusnya dia sebagai gubernur itu melobi dua partai ini agar mendorong calon, begitu dong, Anies kan politisi juga, enggak bisa jadi gubernur kalau bukan politisi," kata Bestari.
Sampai kapan?
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sebenarnya tidak ada batas waktu pengajuan nama cawagub.
Meski demikian, Taufik mengatakan partainya sudah siap mengajukan nama dirinya. Masalah terakhir yang harus disepakati adalah mendapatkan persetujuan PKS.
"Gerindra sih kalau disuruh ajukan besok juga bisa, tetapi kalau kami menyerahkan dan PKS belum, itu kan jadi masalah juga," ujar Taufik. Hal yang sama juga dialami PKS. Anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana mengatakan ada kesepakatan yang satu paket dengan pilpres.
PKS menyetujui posisi cawapres diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra. Namun, sebagai gantinya, posisi wakil gubernur yang ditinggalkan Sandiaga diisi kader PKS.
Dengan adanya kesepakatan itu, seharusnya PKS bisa mengajukan dua kandidat wagub. Partai Gerindra tinggal menyepakati dan sama-sama mengirim dua nama tersebut ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Seharusnya Partai Gerindra tidak perlu berkeras untuk mencalonkan nama juga untuk posisi wagub ini.
"Masalah cawagub ini seharusnya hanya dibalik saja dari pilpres, PKS yang mengajukan dan Gerindra yang menyetujui, sesimpel itu seharusnya," kata Triwisaksana.
Sikap seperti ini membuat perkembangan soal penentuan calon wagub menjadi stagnan. Sampai kapan jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno ini akan kosong? (KOMPAS.COM/TRIBUNNEWS.COM)