Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, menemukan kejanggalan di Kementerian Agama (Kemenag).
Bukan cuma itu, Mahfud MD juga membeberkan pesan yang ia berikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Menurut Mahfud MD pesan tersebut namun tidak dilaksanakan oleh Lukman Hakim Saifuddin.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD, saat menjadi narasumber di acara Kabar Petang TV One, Jumat (15/3/2019).
Tiga hari setelahnya atau tepatnya pada Senin (18/3/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui menyita sejumlah uang di kantor Kemenag, termasuk di ruang Lukman Hakim Saifuddin.
"Nampaknya menteri agamanya juga kurang berdaya menghadapi orang ini, menteri agamanya kurang berdaya menghadapi pejabat-pejabat," ujar Mahfud MD dikutip TribunJakarta.com dari YouTube TV One, pada Selasa (19/3/2019).
"Saya sudah laporkan ini ke pihak administratif karena kalau begini terus ini hanya waktu yang ditunggu saya bilang begitu." tambahnya.
• TERPOPULER- Effendi Ghazali Sebut Sandiaga Ungguli Maruf di Debat, Pembawa Acara: Dibayar Berapa?
• Ira Koesno Tertawa Saat Dengar Nurul Arifin Ngaku Puas & Sebut Maruf Amin Ungguli Sandiaga Uno 3-0
TONTON JUGA
Mendengar hal itu, pembawa acara Kabar Petang lalu menegaskan terkait kasus Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang juga berkaitan dengan jual beli jabatan di Kementrian Agama.
"Prof tadi mengatakan Menteri Agama tak berdaya dalam kasus jual beli jabatan, artinya menteri agama sendiri tahu soal kasus jual beli jabatan di lembaga yang dipimpin?," tanya pembawa acara.
Mahfud MD menjawab bahwa yang ia maksudkan bukan soal kasus yang menjerat Romahurmuziy.
Melainkan ada beberapa kejanggalan yang terjadi di Kementerian Agama.
"Saya belum bicara kasus jual beli jabatan ya, tetapi penentuan jabatan-jabatan itu banyak yang tidak wajar," jawab Mahfud MD.
• Pernyataan Maruf di Debat Cawapres Dipuji, Inul Daratista: Dipikir Umur 70 Gak Bisa Ngapa-ngapain
• Ketagihan Nonton Gen Halilintar, Tingkah Mainaka Buat Nia Ramadhani Terpingkal: Pada Ngefans Banget
"Orang dipindah mendadak, orang yang layak menjabat ternyata tidak."
"Orang yang menang pemilihan pun jadi kalah jadi tidak diangkat. Memang aturannya sih itu semua terserah menteri tapi ketika kita coba komunikasikan tidak berdaya, ada tangan lain yang menetukan."