Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menanggapi soal ratusan petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia.
Jumlah petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia tercatat sekitar 326 orang.
Ratusan petugas pemilu 2019 yang berguguran itu terdiri dari KPPS, Polri dan Linmas.
Banyaknya ratusan petugas pemilu 2019 meninggal itu membuat Sandiaga Uno turut angkat bicara.
Sandiaga Uno meminta agar pihak KPU untuk memperhatikan kondisi petugas KPPS saat proses pengawalan pemilu 2019.
Hal tersebut dimaksudkan agar petugas KPPS tak merasa kelelahan dengan kondisi yang harus bekerja delapan jam lebih.
"Saya meyakini agar jangan kejar tayang. Kalau melakukan kejar tayang nantinya korban terus berjatuhan menjadikan bertentangan dengan hak asasi manusia," papar Sandiaga Uno dilansir dari Kompas Tv pada Senin (29/4/2019).
• Anggota KPPS di Surabaya Meninggal Dunia: Awalnya Mengeluh dan Nafas Ngos-ngosan
• Jokowi dan Prabowo Sama-sama Disapa Siap Presiden, Ini Beda Momen Keduanya
Selain itu, Cawapres Prabowo Subianto tersebut meminta KPU untuk lebih mengedepankan hak asasi manusia atau hak dibandingkan penyelesaian perhitungan suara pemilu 2019.
"Petugas biasanya diminta bekerja dari pukul 8 sampai 12 malam itu kelelahan dan hal tersebut hanya untuk mementingkan tenggat waktu, itu tak manusiawi bagi saya," jelas Sandiaga Uno.
Untuk itu, ia meminta berbagai pihak untuk menyelesaikan proses perhitungan suara pemilu 2019 secara adil.
"Prosesnya harus kita tuntaskan secara jujur dan adil," ucap Sandiaga Uno.
• Viral Video TKN Salami dan Sapa Jokowi Siap Presiden, Adian Napitupulu Jadi Trending Twitter
• Sebut Masalah Hukum Jadi Alasan Putusnya dengan Luna Maya, Reino Barack : Saya Tak Mengarang Cerita
Simak videonya:
Minta Relawan Kesehatan Pantau Kondisi Petugas
Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menginstruksikan relawan kesehatan untuk terjun langsung ke tempat rekapitulasi suara Pemilu 2019.
Hal itu diungkapkan Sandiaga saat acara silaturahim dengan relawan Forum Sahabat Medika (FORSAMED), di 18 Office Park, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2019).
"Kami menginstruksikan atas nama Bapak Haji Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno kepada seluruh relawan Forum Sahabat Medika dan forum kesehatan ada KESIRA, Kesehatan Indonesia Raya, ada juga JAPADI Medika dan Medika GNPF," kata Sandiaga.
"Untuk langsung turun ke proses pencatatan yang sekarang berlangsung di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan nanti di provinsi dan di nasional," lanjut dia.
Menurut Sandiaga, banyaknya korban yang berjatuhan pada proses pemilu ini telah menjadi sorotan internasional.
• Ramalan Zodiak Senin 29 April 2019, Taurus Egois, Cancer Cekcok, Libra Beruntung
• Rachel Maryam Soroti Istilah Provinsi Garis Keras, Mahfud MD Beri Tanggapan
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per Sabtu (27/4/2019) malam, jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 272 orang.
Selain itu, sebanyak 1.878 anggota KPPS dilaporkan sakit. Nantinya, para relawan diharapkan melakukan langkah deteksi dini dan juga penanganan terhadap mereka yang bertugas.
"Untuk memastikan tidak ada lagi korban yang jatuh, yang wafat, yang sakit, dan tidak tertangani dan tidak terdeteksi secara dini," kata Sandiaga.
• Terkuak Alasan TNI AL Tak Lepaskan Tembakan saat Kapal Perang Indonesia Ditabrak Vietnam
• Hampir 50% Data Real Count KPU Senin Pagi: Jokowi 56,19% Prabowo 43,81%, Selisih Suara 9.429.656
Sandiaga juga mengingatkan agar pada relawan mendapatkan asupan makanan bergizi dan minum yang cukup.
"Jadi, punya teman-teman relawan ini harus minum teratur. Jangan sampai terkena kekurangan cairan sehingga mengakibatkan kelelahan dan akibat kelelahan tersebut bisa mendapatkan sakit yang berujung bisa fatal," kata Sandiaga.
Ketua DPR Usul Wacana e-Voting
Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong fraksi-fraksi di DPR untuk kembali mengevaluasi sistem pemilu.
Menurut dia, seharusnya pemilu level eksekutif dan legislatif kembali dipisah.
"Mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mengembalikan sistem pemilu yang terpisah antara eksekutif (Pilpres dan pilkada) dan Pileg (DPR RI, DPD, dan DPRD) seperti pemilu lalu," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (25/4/2019).
Namun, pelaksanaannya harus dimodifikasi kembali. Dia pribadi berpendapat pilpres dilakukan serentak dengan pilkada.
Sementara pileg untuk DPR RI dilakukan serentak dengan DPD dan DPRD. "Jadi dalam lima tahun hanya ada dua agenda pemilu," kata dia.
Selain mengusulkan perubahan pelaksanaan pemilu serentak, Bambang juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan sistem e-voting.
Menurut dia, sistem itu akan membuat pemilu lebih murah, efisien, dan bisa menekan kelelahan dan meningganya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
• 2 Bocah Tenggelam di Bendung Balong Sleman, Terbenam di Kedalaman 6 Meter, Ini Sederet Faktanya
• Perubahan Jam Kerja PNS di Ramadan 2019, Simak Jika Kamu Membutuhkan Pelayanan Publik
• Fahri Hamzah Soroti Ratusan Petugas Pemilu 2019 Meninggal, Yunarto Wijaya Singgung Jokowi & Prabowo
• Najwa Shihab Singgung Prabowo Sebut Tukang Survei Bohong Pindah ke Antartika, Ini Reaksi Jokowi
Selanjutnya Dorongan evaluasi pemilu serentak juga dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menilai, pelaksanaan pemilu serentak perlu ditinjau ulang.
Sebabnya, pemilu yang serentak ini membuat banyak petugas KPPS meninggal lantaran kelelahan.
Kalla menyadari pemilu serentak merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Namun, Kalla menilai putusan MK yang menjadi dasar UU Pemilu saat ini bisa ditinjau kembali makna keserentakannya.
"MK juga melihat kenyataan, polisi berapa meninggal, KPPS berapa meninggal? Semoga dirahmati Allah atas segala jasa-jasanya. Apa itu mau dibiarkan? memang sesuai diperkirakan 24 jam berhitung. Ada di daerah-daerah," kata Kalla saat ditemui di Kantor Pusat PT Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta, Selasa (23/4/2019).
(TribunJakarta/Kompas.com)