Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Calon Presiden (capres) 02 Prabowo Subianto diwawancara oleh media asing di kediamannya di Kertangera, Jakarta Selatan, pada Senin (6/5/2019).
Dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com wawancara tersebut dilakukan terbatas hanya untuk wartawan media asing yang terdaftar dan bukan untuk media nasional.
Pada kesempatan itu Prabowo Subianto membahas soal kecurangan yang diduga terjadi di Pilpres 2019.
Penelusuran TribunJakarta.com berdasarkan hasil wawancara tersebut, media asing di kawasan Asia Strait Times menulis sebuah berita dengan judul 'Indonesian presidential hopeful Prabowo Subianto calls for data irregularities to be corrected'.
Tak cuma soal kecuarangan, Prabowo Subianto juga menyinggung soal people power.
Namun awalnya Prabowo Subianto menyerukan soal penyimpangan dalam entri data di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk dievaluasi.
Kesalahan tersebut diklaim kubu Prabowo lebih dari 70 ribu kesalahan.
• Bahas Tim Pantau Pencaci Jokowi Bentukan Wiranto, Pakar Hukum Ungkap Ini: Apa Kepolisian Tak Mampu?
• Demi NKRI Wiranto Tegas Perbolehkan Shutdown Media, Fahri Hamzah: Kebebasan Mau Ditutup Itu Salah
TONTON JUGA
Rinciannya, terdiri dari jumlah pemilih, pemilih yang tak mendapatkanundangan, sulitnya izin berkampanye hingga penggunaan perusahaan milik negara untuk membiayai kampanye dari capres Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, adal pula penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirasa merugikan kubu Prabowo Subianto.
"Apa yang kami minta adalah koreksi semua penyimpangan, Kami ingin adanya audit dari Tim IT. Semua salah entri harus diperbaiki, itu yang kami minat," ujar Prabowo Subianto di depan wartawan asing.
"Kami meminta koreksi itu selesai sebelum tanggal 22 Mei," tambahnya.
• Nagita Slavina Tak Izinkan Mudik Lebaran, Pengasuh Rafathar Histeris: Bu Lala kan juga Manusia Biasa
• Syahrini-Reino Akui Undang Luna Maya ke Acaranya, Wedding Planner Ini Bongkar Fakta & Beri Bukti
Untuk memperbaiki kesalahan itu, Prabowo bahkan telah menyiapkan banyak pakar IT dari nasional maupun internasional.
"Permintaan kami untuk mengoreksi penympangan yang ada menunjukkan komitmen untuk proses demokrasi yang benar dan adil," tambah Prabowo Subianto.
Lalu, wartawan mencoba bertanya soal adanya people power yang sempat diutarakan oleh koalisi Prabowo, Amien Rais.