Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menjelaskan rencana capres Prabowo Subianto untuk membuat surat wasiat.
Surat Wasiat Prabowo ini adalah cara untuk mempertegas komitmennya kepada rakyat.
Komitmen yang dimaksud adalah menghadirkan pemilihan umum yang berkeadilan dan tanpa kecurangan.
“Surat wasiat itu menunjukkan komitmen Prabowo kepada masyarakat bahwa saat ini adalah point of no return,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, ditemui di posko pemenangan BPN di Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
"Prabowo akan terus berdiri bersama rakyat menghadirkan keadilan,” sambungnya.
Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, sebelumnya banyak masukan dari pendukung yang menyatakan khawatir Prabowo Subianto akan bersikap seperti pada Pemilu 2014.
“Para pendukung khawatir Pak Prabowo akan bersikap seperti pada tahun 2014, yaitu mengakui secara berbaik sangka tak ada masalah apa-apa, serta ikhlas menghadapi hasil Pemilu,” tuturnya.
“Itu yang tak diinginkan para pendukung, dan itu sudah disampaikan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan dalam kondisi apa pun dia akan bersama rakyat dan sudah membuat surat wasiat sebagai komitmennya,” sambungnya.
Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan Prabowo Subianto sudah mengumpulkan ahli hukum untuk menyusun surat wasiat tersebut.
“Saat ini sedang disusun dan berdiskusi dengan para ahli hukum, karena Pak Prabowo ingin melihat surat wasiat itu berdampak bagi perspektif hukum, tapi saya belum tahu siapa saja,” beber Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan surat wasiat dipilih Prabowo Subianto karena menggambarkan proses demokrasi Indonesia yang mati saat ini.
“Surat wasiat karena demokrasi kita mati saat ini,” ucapnya.
• Fotonya Disebut Dukung Jokowi, Panglima TNI Minta Penyebar Tobat, Gibran Rakabuming Bereaksi Begini
• Kerap Tampil Sederhana, Intip Sumber Kekayaan Habib Usman bin Yahya Suami Kartika Putri
Sebelumnya, Prabowo Subianto kembali menyinggung soal adanya pihak dari kubu Jokowi-Maruf Amin yang ingin menemuinya pada masa rekapitulasi suara Pemilu 2019
Menurut Prabowo Subianto, banyak yang menanyakan bagaimana sikapnya terhadap utusan yang berupaya menemuinya itu.
"Ada yang mengatakan Pak Prabowo Subianto bagaimana sikapnya? Katanya ada yang minta ketemu saya, bolak-balik minta ketemu," kata Prabowo Subianto dalam pidato pemaparan dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Mendengar pernyataan tersebut, ratusan pendu
• Kuasa Hukum Buka Kejanggalan di Laporan ke Polisi : Kami Tak Ingin Ani Hasibuan Dikriminalisasi
• Debat soal Beredanya Video Ajakan Aksi 22 Mei, Riza Patria Geram hingga Tunjuk-tunjuk Soleman Ponto
kung Prabowo-Sandi yang memenuhi ballroom hotel lantas berteriak keras. Ada yang mengatakan usir, berteriak tolak, bahkan ada yang mengucapkan dengan kata-kata kasar.
Mendengar reaksi pendukungnya itu, Prabowo Subianto kemudian menenangkannya. Prabowo Subianto meminta para pendukung jangan emosional. Yang pasti, menurutnya, Prabowo-Sandi tidak akan menyerah.
"Enggak boleh emak-emak, jangan emosional. Berbicara boleh, berunding boleh, menyerah tidak boleh," ujarnya.
Prabowo Subianto mengatakan, masa depan bangsa bergantung pada sikap penyelenggara Pemilu.
Apakah KPU akan membiarkan Pemilu curang atau tidak. Bila abai, katanya, maka KPU telah membiarkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia.
"Tapi yang jelas sikap saya adalah, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbeneran, dan ketidakjujuran," tegasnya.
Buat Wasiat
Prabowo Subianto lantas mengumpulkan para ahli hukum di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).
"Sekalian setelah ini, sore hari ini saya akan ke Kertanegara. Saya akan kumpulkan ahli hukum, saya akan membuat surat wasiat saya," ucap Prabowo Subianto.
Dalam wasiat tersebut, Prabowo Subianto akan menuliskan imbauan untuk tidak takut terhadap ancaman pasal makar.
Hal itu terkait sejumlah orang di lingkaran Prabowo Subianto dalam beberapa hari terakhir terseret kasus makar.
Menurut Prabowo Subianto, sejumlah purnawirawan jenderal yang ada di lingkarannya tidak pernah berniat makar.
Misalnya, Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Imam Sufa'at, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno, dan Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso.
• Momen Sophia Latjuba Suapi Gempita Jadi Sorotan, Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar Berseloroh Ini
• Sebelum Daftar SBMPTN 2019, Cek Prodi dengan Daya Tampung Terbesar di UI, UNPAD dan UGM
"Mereka tidak makar, kita membela negara dan bangsa Indonesia ini. Jangan takut-takuti kita dengan senjata yang diberikan oleh rakyat," katanya.
Prabowo Subianto menegaskan tidak akan meninggalkan rakyat. Artinya, keinginan rakyat untuk menegakkan keadilan akan terus diperjuangkan.
Ia dan Sandiaga Uno mengaku tidak menyerah dalam memperjuangkan keadilan pemilu jujur dan adil.
"Jangan khawatir, saya bersama rakyat, selalu bersama rakyat sampai titik darah saya yang terakhir," tegasnya.
Menurutnya, bila proses kecurangan dan ketidakadilan jalan terus, maka rakyatlah yang akan menentukan.
Selama rakyat mempercayainya, Prabowo-Sandi menegaskan akan terus bersama rakyat.
"Bila rampasan dan 'pemerkosaan' ini jalan terus, hanya rakyatlah yang menentukan, hanya rakyat yang akan menentukan. Selama rakyat percaya dengan saya, selama itulah saya bersama rakyat Indonesia," paparnya.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi lebih dahulu menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," tuturnya.
"Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," sambungnya.
Penolakan tersebut, menurut Djoko Santoso, karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu, menurutnya, tidak berlangsung jujur dan adil.
"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat, dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," bebernya.
Penolakan tegas BPN, menurut Djoko Santoso, berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari partai politik Koalisi Adil dan Makmur.
"Pidato Pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," cetusnya.
Bukan Masalah Serius
Menanggapi hal itu, komisioner KPU Ilham Saputra mengaku pernyataan penolakan kubu BPN Prabowo-Sandi bukan sebuah masalah serius.
Sebab, ia berpegang pada prinsip bahwa segala dugaan atau indikasi kecurangan, bisa dilaporkan ke lembaga yang berwenang mengatasinya, seperti Badan Pengawas Pemilu.
Ketentuan tersebut juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Enggak ada masalah. Prinsipnya begini, kalau ditemukan indikasi kecurangan, dilaporkan kepada lembaga terkait, misalnya Bawaslu. Biar Bawaslu yang memproses," ucap Ilham saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) malam.
Sepenuturan Ilham, KPU hingga kini terus membuka diri terkait indikasi-indikasi kecurangan tersebut.
Pihak-pihak yang keberatan dan menduga ada praktik kotor di balik penyelenggaraan Pemilu, jelasnya, bisa menindaklanjuti temuan mereka ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"KPU sampai saat ini membuka diri terhadap hal hal yang diindikasikan penyelenggara Pemilu itu melakukan kecurangan, silakan saja dilaporkan," papar Ilham.
(Rizal Bomantama)