Baca tanpa iklan
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta mengkritisi rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta yang telah disetujui naik menjadi Rp95,3 Triliun.
Anggota Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan, pihaknya mengikuti perkembangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta Tahun 2026.
"Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran kita di Banggar (Badan Anggaran), saya melihat ada sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan," kata Bambang, Rabu (13/8/2025).
Bambang menjelaskan, awalnya nilai APBD yang diajukan sebesar Rp94 Triliun dengan potensi defisit sekitar Rp1,8 Triliun.
Kemudian selama proses pembahasan berjalan, terjadi kenaikan nilai plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 Triliun dengan potensi defisit mencapai Rp2,2 Triliun.
"Isu merebak diantara teman-teman anggota dewan kejanggalan ada potensi meningkatnya utang Pemprov DKI," jelas Bambang.
Demi menutupi defisit tersebut lanjut Bambang, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta akan berutang melalui Bank Jakarta.
"Kalau ini kejadian betul ini kurang pas ini. Kenapa mesti menaikan anggaran sementara memperbesar utang," terang dia.
Menurut dia, Bank Jakarta adalah bank pembangunan daerah yang dibentuk untuk membantu pembiayaan masyarakat bukan memberikan pinjaman ke pemerintah.
"Salah satu tujuannya begitu kalau pemerintah sekarang utang ke bank maka kemampuan bank untuk membantu masyarakat maka akan berkurang," kata Bambang.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini meminta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta agar lebih jeli dalam menyisir postur anggaran.
Hal ini bertujuan agar beban defisit yang berpotensi menjadi utang tidak membengkak, contohnya melalukan efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
"TAPD menyisir atau menyerut masih banyak yang mungkin tidak efisien dan tidak memberikan manfaat besar langsung kepada masyarakat, contoh hibah. Kan sangat ironi tiap tahun memberikan hibah besar kepada instansi di luar DKI yang sementara kita sendiri kekurangan," tegas dia.
Bambang berpesan, Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun anggaran harus lebih transparan dan realistis sehingga setiap program yang ingin dikerjakan bersifat pasti.